Tok, Partai Demokrat Versi KLB Yang Angkat Moeldoko Sebagai Ketua Umum Ditolak Pemerintah, Masih Dipersilakan Untuk Lakukan Ini

Suar.ID - Setelah membuat kericuhan beberapa waktu belakangan ini, Partai Demokrat versi KLB resmi ditolak pemerintah.

Pemerintah punya alasan tersendiri menolak partai yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum ini.

Seperti dilaporkan Kompas.com pada Rabu (31/3), pemerintah resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat vers KLB.

Baca Juga: Partai Demokrat kini dalam Masalah, Ini Kisah AHY Tinggalkan Militer dan Langsung Terjun ke Dunia Politik Lawan Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Permohonan ini diajukan oleh kubu yang mengangkat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Ada beberapa alasan kenapa pemerintah menolak pengajuan pengurus Partai Demokrat versi KLB.

Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, dari hasil verifikasi, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi.

Di antaranya dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan, bahwa permohonan pengesahan terkait KLB 5 maret 2021, ditolak," ujar Yasonna, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Yasonna juga menjelaskan beberapa argumen yang melandasi penolakan permohonan itu.

Baca Juga: Konflik Partai Demokrat kian Memanas, Iwan Fals Ikut Berikan Komentar: Ujung-ujungnya Pengadilan yang Menentukan