Bantah Halangi Ambisi Anies Baswedan Menjadi Presiden, Istana Tolak Revisi UU Pemilu: Pemerintah tidak Mau Mengubah

"Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada Serentak itu."

"Masak Undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya?"

"Apalagi Undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan presiden, makanya sudah ditetapkan,” terang Pratikno.

“Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah Undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan,” sambungnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Dinilai tak Serius Tangani Banjir usai Hapus Program Milik Ahok dan Jokowi, Ahli Tata Kota: Bisa Dipastikan Jakarta akan Lumpuh

Soal Pilkada DKI

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Mensesneg membantah, sikap pemerintah itu bertujuan untuk menghalangi langkah Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Enggak lah, Undang-undang ditetapkan tahun 2016, Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud."

"Enggak ada hubungannya, sama sekali enggak ada hubungannya," ujarnya.

Baca Juga: Berkat Sidak Risma, Kolong Jembatan Menteng kini Dipercantik, Tinggal Menunggu Diresmikan Anies Baswedan, Plh Wali Kota Jakarta Pusat: Kami Sudah Bersurat ke Pak Gubernur tapi Belum Ada Jawaban

Ia juga membantah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mencalonkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, di Pilgub DKI Jakarta.