PDIP Tolak Pilkada 2022, Namun Mengaku tak Bermaksud Jegal Ambisi Anies Baswedan Menjadi Presiden: Jelas tidak Benar

Sementara, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, Pilkada serentak ditetapkan pada November 2024.

Sehingga, jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 akan diisi pejabat sementara termasuk Anies Baswedan.

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Djarot Saiful Hidayat dan, Anies Baswedan saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta.

Baca Juga: Tinjau Kolong Jembatan yang Disidak Risma, Anies Baswedan Bilang Begini

"Jelas tidak benar (menghambat panggung politik Anies Baswedan)."

"Tidak terkait dengan pak Anies Baswedan juga gubernur-gubernur yang lain seperti Jabar, Jatim, Jateng dan seterusnya, UUnya juga diputuskan di tahun 2016 atau sebelum Pilgub DKI," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/1/2021).

Djarot mengatakan, sebaiknya pelaksanaan Pilkada tetap dilangsungkan pada 2024 sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016.

Kolase Tribun Jambi

Anies Baswedan

Baca Juga: Peningkatan Covid-19 di Jakarta Makin tak Karuan, Anies Baswedan Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan: Berharap Nanti Mereka bisa Memimpin

Sebab, hal ini salah satu bentuk konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Selain itu, ia mengatakan, saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan bisa diatasi.

Oleh karenanya, menurut Djarot, sebaiknya energi pemerintah digunakan memperkuat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.