China Mengklaim Natuna secara Sepihak, Menhan Prabowo Subianto akan segera Bangun Pangkalan Militer Strategis, Presiden Jokowi: Kedaulatan Itu tidak bisa Ditawar-tawar!

Suar.ID -Pencurian ikan dan pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal nelayan China di Perairan Natuna, Kepulauan Riaubelakangan ini terus menjadi perbincangan panas di Indonesia.

Merespon tindakan yang dilakukan oleh China, Pemerintah Indonesia akan membangun pangkalan militer di kawasan tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah.

Tidak hanya di Natuna saja, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah Indonesia Timur.

Baca Juga: Usai 'Ngotot' Bertahan di Natuna, Akhirnya Kapal-kapal China Lakukan Hal Ini, Buntut Kedatangan Jokowi?

"Saya bilang kita akan bangun pangkalan, tidak hanya di Natuna ," ujar Prabowo,melansir channelYouTube KompasTV, Kamis (9/1/2020).

Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya menyatakan pembangunan pangkalan militer terletak di wilayah strategis Indonesia.

Namun Prabowo tak merinci lokasi pasti pangkalan militer RI lainnya.

"Di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Masa saya paparan pertahanan untuk kalian semua," terang Prabowo.

Baca Juga: Awak Kapal Vietnam Melawan saat Ditangkap oleh Petugas KKP karena Curi Ikan di Natuna! Begini Kisahnya yang Menegangkan dan Kerusakan yang Ditimbulkan

Wacana untuk menambah pangkalan militer muncul usai sejumlah kapal China memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi memastikan tidak ada kapal nelayan China melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah diChannel YouTube KompasTV.

"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing mereka sudah keluar dari ZEE, pasca-kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," ujar Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020).

Kolase Kompas.com dan tangkapan layar Kompas TV

Baca Juga: Dikritik Tidak Punya Ketegasan Soal Natuna, Begini Respon Prabowo: Enggak Apa-apa!

Sisriadi menilai kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kepada China.

"Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing."

Mayjen TNI Sisriadi juga menegaskan, China cermat dalam membaca pesan kedatangan Jokowi ke Natuna.

Sehingga, pasca kunjungan Jokowi, kapal-kapal China mulai meninggalkan Perairan Natuna.

Baca Juga: Dianggap Nggak Tegas Kepada China Soal Laut Natuna, Ketua Divisi Alumni 212 Minta Presiden Jokowi Copot Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-backup oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," terang Sisriadi.

Kedatangan Presiden Jokowi ke Natuna jadi teguran bagi China.

Menurut Jenderal bintang dua ini, berdasarkan instruksi Jokowi, pengamanan wilayah di Perairan Natuna tetap dilakukan.

Anggota TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin melalui laut dan udara.

Baca Juga: Dianggap Nggak Tegas Kepada China Soal Laut Natuna, Ketua Divisi Alumni 212 Minta Presiden Jokowi Copot Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan

Presiden Jokowi Berkunjung ke Natuna

Kolase Kompas.com dan tangkapan layar Kompas TV

Sebelumnya, Jokowi berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (8/1/2020).

Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Juga: Ada yang Santai dan Ada juga yang Tegas, Inilah Tanggapan Para Menteri Mengenai Perairan Natuna yang Dimasuki oleh Kapal Cina, Mulai dari Mahfud MD hingga Prabowo Subianto

Melansir dari Kompas.com, Jokowi dan rombongan setibanya di Natuna, diagendakan untuk menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Jokowi juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Agenda lain, Jokowi ialah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Jokowi kembali menegaskan perairan Natuna merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tangkapan layar Kompas TV

Baca Juga: China Semakin Semena-mena di Laut Natuna, Jokowi Tegaskan Ternyata Ini Tujuannya Pergi ke Wilayah yang Diklaim Punya Cadangan Gas Terbesar di Dunia Itu

"Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar," ujar Jokowi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (8/1/2020).

Jokowi menerangkan, Natuna bagian dari wilayah teritorial Indonesia baik secara de facto dan de jure.

Di wilayah Natuna terdapat 81 ribu penduduk.

Baca Juga: Bukan dengan Senjata Militer Tercanggih, Mahfud MD Tumbalkan Ini untuk Melawan Kapal Asing Pencuri Ikan di Laut Natuna

"Yang kedua perlu saya sampaikan, ini saya ulang, karena 2016 saya sudah sampaikan bahwa Natuna teritorial Indonesia."

"Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya. Penduduk kita di sini ada 81 ribu," terang Presiden Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan soal status Natuna yang merupakan bagian dari NKRI.

"Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto, de Jure, Natuna adalah Indonesia," tegasnya.

(Tribunnews)