Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Dulu Dilarang Ibu Susi, Ekspor Benih Lobster akan Diizinkan Lagi oleh Menteri Baru Ini, Katanya Peluang Bisnisnya Besar!

Ervananto Ekadilla - Kamis, 05 Desember 2019 | 08:00
Dulu Dilarang Ibu Susi, Ekspor Benih Lobster akan Diizinkan Lagi oleh Menteri Baru Ini, Katanya Peluang Bisnisnya Besar!
Kolase Kompas.com

Suar.ID -Sekali lagiMenteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menunjukkan janjinyauntuk kembali mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Tidak seperti Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo membahasmengenai kebijakan peredaran benih lobster.

Edhy kembali mempertimbangkan peredaran benih lobster guna dibudidayakan maupun diekspor.

Meskipun saat ini masih berbentuk kajian, kebijakan ini tidakseperti dengan apa yang dilakukan oleh Susi sebelumnya.

Baca Juga: Padahal Sudah Tak Lagi Jadi Menteri Kelautan, Bu Susi Masih Akan Lakukan Hal Ini kepada Para Nelayan, Benar-Benar Panutan!

Melansir dari Kompas.com, dalam kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya yang jelas-jelas melarang peredaran benih lobster di bawah 200 gram sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) 56/2019.

"Kemungkinan ada (peluang ekspor), kemungkinan tidak. Banyak hal yang kita harus luruskan. Kebijakan menteri sebelumnya banyak yang bagus dan banyak yang mesti kita teruskan. Tapi kami punya langkah-langkah untuk meningkatkan sektor kelautan," ucap Edhy di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Pertimbangan Edhymengenai peredaran benih lobster bukan tanpa alasan.

Baca Juga: Baru Saja Dilantik Jadi Menteri, Sosok Ini Sudah Sebut Ada Kejanggalan di Kementerian Kelautan Selama Dipegang Ibu Susi

Menurutnya, benih lobster yang diimpor ke Vietnam dari Singapura, sebanyak 80 persennya berasal dari Indonesia.

Halini membuat harga benih lobstersemakin melambung menjadi Rp 139.000 per benih dari Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per benih.

"Coba kalau kita mengarahkan ini, mengelola ini dengan baik, kita atur rapih-rapih, kita buat aturan. Langsung dagangnya dari Indonesia ke Vietnam. Baru kemudian kita hitung berapa pajak yang harus mereka bayar," tutur Edhy.

Edhy mengakui apabilakemungkinan mengedarkan kembali benih lobster akanmenimbulkan pro dan kontra.

Kompas.com

Baca Juga: Tetap Keras Kepala seperti Sebelumnya, Walau Tak Lagi Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Rupanya Kegiatan Susi Pudjiastuti Kini Tak Bisa Jauh dari Laut

Namunapabila mengenai persoalan keseimbangan ekosistem, ia berjanji akan mengambil jalan keluar yang tidak mengganggu ekosistem di alam.

"Kalau memang alasannya kehabisan induk di alam, kita minta saja bagian berapa persen untuk ditaruh lagi oleh pengekspor di alam. Sebelum itu kita tentukan kuota ekspor, siapa yang ekspor, bisa kita tunjuk. Saya pikir bukan hal yang sulit, banyak cara untuk itu," tutur Edhy.

Terlebih, menurut Edhy, benih lobster yang hidup di laut hanya 1 persen.

Sementara budidaya benih lobster dapat membuat 40-70 persen benih lobster hidup sesuai dengan jenis lobster.

"Makanya kita ingin kaji ini secara ilmiah. Karena lobster itu kalau tidak dipanen, toh tumbuhnya hanya 1 persen, sisanya mati. Kalau dibudidaya ada 40-70 persen tergantung jenis lobster. Makanya mungkin kami minta pengekspor masukkan di tempat benih-benih itu diambil," pungkas Edhy

Kompas.com

Baca Juga: Baru Kemarin Gantikan Ibu Susi, Menteri Kelautan Ini Sudah Berani Hilangkan Kebijakan Tenggelamkan Kapal, Sosok Ini Ternyata yang Menginstruksikan

Edhy Prabowo Merasakan Sesuatu yang Janggal dari Kebijakan Susi Pudjiastuti

Selain berbedamengenai berbagai hal,Edhy juga ingin berbeda dengan menteri sebelumnya dalam hal komunikasibersama para stakeholder di perikanan, salah satunya para pelaku usaha.

Mengutip dari Kompas.com, dia ingin memperbaiki komunikasi sebab menurutnya selama 5 tahun terakhir, komunikasi para pelaku usaha tidak terserap dengan baik.

Hal ini mengakibatkan kebijakan yang diambil menteri kurang maksimal.

Kompas.com

Baca Juga: Realisasikan Rencananya Pasca Tak Jabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Intip Potret Menggemaskan Susi Pudjiastuti Bersama Cucu di Yokohama

"Saya merasa 5 tahun ini ada sesuatu yang janggal, yang mungkin belum terkomunikasi dengan baik. Saya tidak bermaksud meng-downgrade pendahulu saya," katanya.

Untuk membuat kebijakan secara maksimal, dia melakukan sejumlah cara untuk menjalin komunikasi.

Salah satunya menyambangi kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan berkomunikasi pada para pengusaha yang diundang ke sana.

Menurutnya, tidak ada negara maju manapun di dunia, yang tidak mendengarkan aspirasi para pengusaha.

Baca Juga: Begini Jadinya saat Iwan Fals Berimajinasi Susi Pudjiastuti Tak Lagi Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sampai-sampai Dapat Banyak Dukungan!

"Tidak ada negara maju di dunia, yang meninggalkan atau menganaktirikan pengusahanya. Untuk itu saya akan tampung yang belum terkomunikasikan," ujarnya.

Dia berharap dengan mendengarkan aspirasi para pelaku usaha, manfaat kebijakan bisa terlihat di awal tahun 2020.

Ia juga meminta maaf jika selama 5 tahun belakangan banyak aspirasi yang belum tertampung.

"Yang jelas kita berharap awal tahun itu kelihatan semua. Ini lho hadiahnya dari kami. Kami perlu dukungan para pengusaha. Kami juga mohon maaf kalau 5 tahun lalu ada hubungan komunikasi yang kurang baik," ucapnya.

Kolase Kompas.com

Baca Juga: BERITA TERPOPULER: Pengganti Susi Pudjiastuti di Kementerian Kelautan Pernah Timba Ilmu di AKABRI hingga Tak Kuat Alami Sakit Gigi Bungsu, Pria Melakukan Bunuh Diri

Perbedaan antara Edhy dengan Susi memang bukan kali ini saja terjadi.

Sebelum perbedaan tentang penindakan kapal asing ilegal mencuat, Edhy kerap berbeda pendapat dalam beberapa hal pula.

Misalnya saja soal penggunaan alat tangkap cantrang.

Dia bilang, penggunaan alat tangkap tersebut memang perlu didiskusikan.

Baca Juga: Ternyata Pengganti Susi Pudjiastuti di Kementerian Kelautan Pernah Timba Ilmu di AKABRI, Begini Rekam Jejak Sang Tangan Kanan Prabowo

Bukan berarti cantrang berukuran besar akan dibebaskan kembali, dia tengah mencari alat tangkap yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti cantrang.

Begitu pun soal izin-izin pengoperasian kapal asing.

Dalam masa jabatan menteri-menteri sebelumnya, Edhy menemukan masalah perizinan juga terkendala karena adanya peraturan yang berbeda di setiap kepemimpinan pada KKP.

"Kalau dalam evaluasi saya soal kapal, ada pengusaha yang membuat kapal di luar negeri sesuai perintah menteri di masanya. Kemudian begitu ganti rezim, kapal ini tidak diizinkan menangkap. Ini mau digimanakan?" ucapnya.

Baca Juga: Rencana Susi Pudjiastuti Jika Sudah Tak Menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Lagi, Masihkah Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan?

Untuk itu, di masa kepemimpinannya, Edhy akan banyak berdiskusi untuk menyelesaikan nasib kapal tersebut.

Sebab, para pengusaha yang membuat kapalnya di luar negeri juga sudah merogoh kocek dalam.

Belum lagi bunga bank yang harus dibayar.

"Makanya ini harus kita diskusikan. Kami mau ini clear. Saya tidak mau ada nelayan kecewa dan menjerit, bagaimana kita mengakomodasinya," ucapnya.

Source :Kompas.com

Editor : Suar

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Hot Topic

Tag Popular

x