Beda Dengan Era Ahok Kini Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tak Bisa Diakses Publik, Begini Alasan Anies Baswedan

Baca Juga: Inilah Asteria Fitriani, Sosok yang Ajak Turunkan Foto Presiden dan Suruh Pajang Foto Anies Baswedan di Sekolah-sekolah

"Itu dokumen ada, harus dicek manual, apakah panggung, mic, terlalu detail di level itu, ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor (karena) toh diverifikasi dan dibahas," ujar Anies.

"Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh," kata dia.

Anies pun memberi sinyal tidak akan terus menggunakan sistem ini.

Dia ingin memakai sistem yang bisa memberi notifikasi langsung ketika ada anggaran yang tak wajar.

"Ini tinggal dibuat algoritma saja, if item-nya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar (padahal) sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harganya Rp 20.000 atau Rp 30.000, terus totalnya mencapai puluhan miliar, pasti ada salah. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata Anies.

Baca Juga: Enggan Ngaku Gubernur Saat Pesan Ambulans Padahal Ibunya dalam Keadaan Darurat, Anies Baswedan Bikin Petugas Kaget!

Bagaimana pantau uang rakyat?

KUA-PPAS berisi rencana Pemprov DKI dalam menggunakan uang rakyat Jakarta.

Dengan demikian, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan sejatinya ini merupakan informasi publik.

Apalagi program yang diinput ke dalam sistem ini adalah hasil dari aspirasi masyarakat dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).

Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan: 6 Meninggal dan 200 Luka-luka Akibat Bentrok dalam Aksi 22 Mei