Beda Dengan Era Ahok Kini Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tak Bisa Diakses Publik, Begini Alasan Anies Baswedan

Suar.ID - Sistem penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah meraih penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia.

Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta penghargaan tersebut.

Inovasi perencanaan yang meraih penghargaan adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.

Dilansir dari Kompas.com pada Kamis (31/10/2019), sistem ini diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baca Juga: Setelah Viral Rancangan Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar di Pemprov DKI Kini Muncul Rancangan Anggaran Beli Pulpen yang Jumlahnya Lebih Mengagetkan, Pria Ini pun Langsung Geram

Sistem tersebut juga digunakan di Jakarta saat Ahok menjadi gubernur.

Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran, diinput secara digital ke dalam sistem.

Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.

Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti dapat diketahui identitasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan 'Ngamuk' saat Lihat Anggaran Beli Bolpoin 635 Miliar dan Tinta 407 Miliar, Begini Komentarnya yang Menohok

Sistem e-budgeting di DKI Jakarta juga membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponennya sejak awal.

Detail yang dimaksud sering disebut dengan satuan ketiga.