Adapun musrenbang merupakan forum bagi masyarakat yang menyampaikan usulan program kepada pemerintah.
Usulan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang ada di wilayah setempat, misalnya meminta perbaikan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, dan lainnya.
Beberapa usulan nantinya akan masuk ke rencana anggaran Pemprov DKI dan dikerjakan pada tahun berikutnya.
Musrenbang digelar di tiap kota dan kabupaten.
"Maka, seharusnya hal itu dipublikasikan sejak perencanaan karena prosesnya ini dimulai dari musrenbang.
Masyarakat harus tahu apakah aspirasinya saat musrenbang masuk atau tidak ke rancangan anggaran," kata dia.
Tanpa publikasi lewat situs apbd.jakarta.go.id, masyarakat tidak bisa ikut memantau.
Tinggal terima jadi ketika perencanaan uang rakyat itu sudah disahkan.
Ketika sudah disahkan, program dalam APBD bisa dikerjakan, termasuk yang anggarannya tidak wajar.
Kini harapannya tinggal ada di anggota Dewan, wakil rakyat yang memiliki akses untuk melihat penyusunan anggarannya.