Beda Dengan Era Ahok Kini Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tak Bisa Diakses Publik, Begini Alasan Anies Baswedan

"Sekarang Pak Anies merasa karena belum ada pembahasan dengan DPRD, maka info itu tidak disampaikan ke publik," kata Gembong ketika dihubungi Kompas.com.

Ternyata, ini memang merupakan keinginan Anies Baswedan.

Baca Juga: Pijit Jidat, Reaksi Anies Baswedan saat Presiden Jokowi Umumkan Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur Jadi Sorotan

Anies mengaku khawatir draft KUA-PPAS yang belum disepakati dengan DPRD DKI hanya akan menimbulkan kehebohan.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies baru akan mengunggah draft tersebut setelah Pemprov DKI dan DPRD DKI menyelesaikan pembahasan anggaran.

Akhirnya, masyarakat hanya bisa mengetahui rencana anggaran yang tak wajar dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menjadi yang paling sering menyebarkannya.

Sebut saja anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, bolpoin sebesar Rp 124 miliar, dan komputer sebesar Rp 121 miliar.

Baca Juga: Jakarta Terancam Kekeringan, Anies Baswedan Lakukan Antisipasi dengan Melakukan Pemetaan

Sistem yang disalahkan

Anies tidak ingin mengunggah rencana anggaran yang belum disahkan.