Masih Ngeyel, DPRD DKI Jakarta bakal Polisikan Anies Baswedan jika Lanjutkan Revitalisasi Monas!

Suar.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terancam dipolisikan jika masih nekat melanjutkan revitalisasi Monas.

Pasalnya, proyek penataan kawasan bersejarah itu masih belum mendapat restu dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi usai menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgan) yang dilanjutkan peninjauan ke lokasi proyek revitalisasi Monas bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK," ucapnya, melansir dari Tribun Jakarta, Selasa (27/1/2020).

Kompas.com

Monas sebelum dan setelah revitalisasi di jaman Anies Baswedan.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Marah Besar ketika Sidak Revitalisasi Monas dan Lihat hal Ini di Pintu Depan: Sengaja Ini biar Orang Susah Masuk!

Dijelaskan Prasetyo, proyek revitalisasi Monas ini harus mendapat restu dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Ketentuan ini diatur dalam Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Badan Pelaksana Kawasan Medan Merdeka diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta.

Tribun Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat sidak ke lokasi revitalisasi Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Baca Juga: Hotman Paris Beberkan 'Rencana Terbaru' Anies Baswedan untuk Membuat Monas Jakarta Lebih Macet: Saya tidak Setuju!