Jokowi Umumkan Wacana Ganti Gaji Bulanan Menjadi Dibayar Per Jam, Setujukah Anda?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu hal yang membuat alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

"Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti mempertemukan antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang," ujar Ida seperti dikutip Kompas.com, Rabu (25/12/2018).

Salah satu yang tengah dikaji yakni sistem upah berdasarkan jam. Saat ini dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama.

Baca Juga: Wajahnya Memang Nyaris Hancur Tertembak, tapi Sniper Ini Sukses Tembak Mati Lebih dari 700 Musuk, Ini Pengorbanannya

Sementara dengan upah per jam, upah yang diterima diterima pekerja sesuai dengan jam kerja.

Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara maju.

Ida menjelaskan, saat ini kementeriannya masih dalam proses inventarisasi dan mendengarkan masukan dari buruh dan dunia usaha misalnya terkait upah minimum dan pesangon.

Baca Juga: Niatnya Cuma Cari Baju Bekas di Pasar Loak, Pria ini Malah jadi Kaya Mendadak Gara-gara Temukan Uang Segepok di Jas yang DIbelinya, Begini Ceritanya

Selain itu juga dalam hal prinsip easy hiring dan easy firing yang sebelumnya sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kami masih dalam proses menginventarisir dan mendengar," ujar Ida.

Adapun target penyelesaian draf omnibus law ketenagakerjaan dipastikan pada Januari 2020.

Baca Juga: Awalnya Ngaku Diserempet Pengendara Motor ini Maksa Minta Ganti Rugi, Rupanya Modus Pemerasan Baru, Begini Kronologinya...