Kasus Garuda Dinilai Hanyalah Kasus 'Kecil', Kini Erick Thohir Diminta Usut Skandal yang Memakan Uang Negara Sebesar Rp 16 Triliun di BUMN!

Suar.ID -Telah terbongkarnya dugaan penyelundupan di maskapai Garuda Indonesia dinilaidapatmembukabanyak pintu atasberbagai masalah-masalah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian BUMN mengatakan restrukturisasi dan penguatan fungsi manajemen akan menjadi kunci utama pembenahan BUMN, namun bagi pengamat, hal ini belum cukup.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemecatan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dari posisi direktur utama PT. Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir, menjadi pesan kepada semua jajaran direksi BUMN untuk tidak lagi bermain-main dan memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi.

Dugaan penyelundupan di Garuda disebut sebagai "fenomena gunung es" oleh anggota Komisi VI DPR, yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha, Andre Rosiade.

"Fenomena gunung es lah, bahwa masih banyak lagi masalah di BUMN, tapi belum terungkap," ujar Andre kepada BBC News Indonesia, Minggu (08/12).

Baca Juga: Mantan Pegawai BUMN Ini Bocorkan Keburukan Lain dari Dirut Garuda yang Dipecat Erick Thohir: Sudah Masuk dalam Jalan Pintu Sesat!

Kata Staf Khusus

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menegaskan fokus pembenahan yang dilakukan saat ini adalah "perbaikan manajemen dan penguatan fungsi komisaris".

Namun, langkah-langkah itu dianggap tidak cukup efektif oleh pengamat BUMN yang menyebut upaya pembenahan di BUMN harus diimbangi upaya-upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN karena "buruknya tata kelola perusahaan", dengan memilih "jajaran manajemen yang memiliki kredibilitas".

"Jadi tidak hanya sekadar membuka yang disebut kotak pandora, tetapi juga harus bisa menutup kembali kotak pandora yang terbuka tadi dengan cara menempatkan orang-orang yang punya kompetensi dan kredibilitas, serta punya pengalaman yang kuat," ujar pengamat BUMN, Sunarsip.

Baca Juga: Boroknya Sudah Mulai Terbongkar dan Akan Dipecat Oleh Menteri BUMN, Dirut Garuda ini Malah Tak Tahu Malu Nyatakan Tidak Akan Mundur: Saya Nyatakan Disini, Saya Tidak Akan Mundur!

'Jangan Main-Main'

Dugaan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda lipat merek Brompton dengan menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia berpotensi merugikan negara senilai Rp 1,5 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan melakukan pembenahan BUMN ketika dilantik sebagai menteri pada Oktober silam.

Beberapa pekan kemudian, terungkap dugaan penyelundupan yang disebut melibatkan jajaran direksi Garuda.

Menteri BUMN memberhentikan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

Kompas.com/Ambaranie Nadia

Baca Juga: Karier Dirut Garuda Ini kini Terperosok dibawah Kepemimpinan Erick Thohir, Namun Ketika Sosok Ini Membawahi BUMN, Kariernya Moncer! Simak Perbedaannya

Keputusan ini diikuti dengan pemberhentian sementara beberapa direksi yang diyakini terlibat dalam skandal tersebut.

Keputusan Menteri BUMN, menurut Presiden Joko Widodo, menjadi pesan bagi semua pejabat BUMN untuk tidak mengulangi hal yang sama.

"Saya kira pesannya tegas sekali. Jangan ada mengulang seperti itu lagi," ujar Jokowi sehari setelah pemecatan Dirut Garuda Indonesia, ketika meresmikan Tol Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (06/12).

Jokowi menilai langkah Erick yang mencopot Ari karena kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson ilegal itu sudah sangat tepat.

"Menteri BUMN kemarin sudah tegas sekali. Itu pesan untuk semuanya, jangan main-main," tegas Jokowi merespon pemecatan Dirut Garuda Indonesia atas keterlibatannya dalam skandal penyelundupan.

Baca Juga: Merasa Ahok Tak Pantas Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli Mengecap Mantan Gubernur Jakarta 'Kelas Glodok', Rupanya Inilah Alasannya

Restrukturisasi dan penguatan komisaris

Praktik-praktik yang bertentangan dengan tatakelola perusahaan yang baik, tak dipungkiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang menyebut fokus pembenahan yang dilakukan saat ini adalah perbaikan manajemen dan penguatan fungsi komisaris.

Perbaikan manajemen, kata Arya, menjadi kunci utama kementerian dalam melakukan pembenahan, sebab jika manajemennya baik, maka akan terungkap masalah-masalah yang terjadi di tubuh perusahaan.

"Yang diutamakan adalah kita evaluasi bisnis dan evaluasi orang-orang," kata Arya.

Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan bekas Komisioner KPK, Chandra Hamzah, sebagai Komisaris Utama BTN tak lama setelah temuan dugaan korupsi di bank itu.

Kompas.com

Chandra Hamzah.

Baca Juga: Bukan Dirut BUMN, Menurut Roy Suryo Posisi Ini yang Paling Cocok untuk Ahok: Biar Lebih Mendobrak Lagi

Dengan restrukturisasi manajemen yang sudah dilakukan, diharapkan mereka yang akan melakukan perombakan total di perusahaan tersebut.

Salah satu restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan memangkas sejumlah direksi dari komisaris BTN pada awal bulan ini, tak lama setelah temuan kasus dugaankorupsi yang terjadi di BTN cabang Batam, Kepulauan Riau.

Jumlah direksi yang sebelumnya berjumlah sembilan orang, dipangkas menjadi delapan orang saja.

Demikian dengan jumlah komisaris perusahaan, yang sebelumnya delapan menjadi enam orang.

Baca Juga: 5 Sosok Ini Getol Menolak Ahok Jadi Bos BUMN, Ada yang Sampai Bilang Begini: Sangat Mengancam Keutuhan Bangsa

Kasus Garuda cuma "Kasus Kecil"

Andre Rosiade mengatakan kasus Garuda termasuk "kasus kecil".

"Garuda itu hal yang kecil, bukan hal yang menonjol. Ada kasus Jiwasraya yang jauh lebih besar," ujar Andre.

Kasus yang disebut "mega skandal" oleh Andre Rosiade ini melibatkan perusahaan Jiwasraya yang diduga gagal membayar polis yang jatuh tempo kepada anggotanya senilai Rp 16,3 triliun.

Kontan

Baca Juga: Menurut mantan tim kampanye Prabowo ini, mereka yang tolak Ahok jadi bos BUMN takut seperti yang terjadi di Pemprov DKI

Di sisi lain, perusahaan ini merugi sebesar Rp 13,74 triliun pada September silam.

"Itu contoh tata kelola BUMN yang bermasalah," kata Andre.

Nilai potensi kerugian negara dari gagal bayar Asuransi Jiwasraya disebut jauh lebih besar ketimbang kasus bailout Bank Century yang hanya senilai Rp 7 triliun.

Kasus-kasus lain yang kini sedang membelit BUMN antara lain dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN) dengan PT Batam Island Marina (BIM).

Baca Juga: Akhirnya yang Ditunggu Komentar Juga, Begini Tanggapan Sosok Ini Terkait Masuknya Ahok ke BUMN, Mau Nyindir?

Kasus korupsi senilai Rp 300 miliar ini diduga melibatkan sejumlah Direksi BTN.

Akhir November lalu, Kejaksaan Agung menaikkan status kasus dugaankorupsi yang terjadi di BTN cabang Batam, Kepulauan Riau menjadi penyidikan.

Dengan begitu, Kejaksaan Agung bakal menetapkan tersangka dalam waktu dekat, baik dari pihak BTN maupun pihak korporasi yang terlibat.

Di sisi lain, sejumlah Direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan Menteri ESDM sebelumnya, Rini Soemarno.

Baca Juga: Sedang Menanti Kelahiran Anak Pertama dari Istri yang 31 Tahun Lebih Muda Darinya, Pria Ini dapat Rezeki Anak, Digadang-Gadang jadi Bos BUMN

Mereka antara lain Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero), Andra Y. Agussalam yang menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni silam.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PT. Inti Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN, yang melibatkan PT Angkasa Pura II.

Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda juga menjadi tersangka dalam OTT oleh KPK karena diduga menerima suap terkait impor ikan.

KPK juga melakukan OTT terhadap salah satu direktur PT. Krakatau Steel (KRAS) pada Maret silam.

Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel.

Baca Juga: Nikita Mirzani NgakuAnak Direktur di Salah Satu BUMN,Sajad Ukra Beberkan Fakta Mengejutkan tentang Mantan Mertuanya

Ahok resmi jadi Komisaris Utama Pertamina

Ahok jabat komisaris utama Pertamina: 'Angin segar' untuk ungkap praktik mafia migas

Perampingan serta perombakan struktur bos bank pelat merah itu untuk mencegah adanya celah korupsi dan menghemat biaya operasional perusahaan pada awal bulan ini.

Tak tanggung-tanggung, bekas Komisioner KPK, Chandra Hamzah, dipilih sebagai Komisaris Utama.

Kompas.com

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Baca Juga: 4 Fakta Bos BUMN Tewas di Hotel Setelah Berhubungan Intim dengan Wanita Seksi

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga sudah menugaskan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Dia ditugaskan membenahi internal Pertamina, sekaligus menuntaskan sejumlah tantangan perusahaan migas pelat merah tersebut, termasuk mengurangi impor migas dan menekan praktik korupsi di sektor migas.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengakui fungsi komisaris memang diperkuat, sebab menurutnya selama ini fungsi mereka tidak kuat.

"Makanya kami sekarang ini memperkuat mereka karena mereka yang bisa melakukan audit, mereka yang menerapkan GCG (good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, red.)," ujar Arya.

"Fungsi-Fungsi ini kalau dijalankan dengan baik dan benar oleh komisaris, itu perusahaan pasti bagus kok. Yakin kami itu," tegas Arya.

Baca Juga: Bos BUMN Ditemukan Tewas di Hotel Usai Kencan dengan Wanita Muda, Ditemukan Kondom Juga di Kamarnya

'Belum cukup'

Namun, langkah-langkah itu dianggap tidak cukup efektif oleh pengamat BUMN, Sunarsip.

Dia menyebut "buka-bukaan" yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, adalah dalam rangka "mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN yang memang relatif rendah dengan praktik pengelolaan di sejumlah BUMN".

"Namun ini saja belum cukup, harus diimbangi dengan upaya-upaya menempatkan orang-orang yang diyakini mampu menaikkan reputasi dan kredibilitas BUMN di mata masyarakat, investor dan kreditor," tuturnya.

Menteri BUMN Erick Thohir

Baca Juga: 10 BUMN Indonesia Ini Punya Utang Terbesar Bahkan Ada yang Tembus Hingga Rp1000 Triliun

Dia mencontohkan, Garuda Indonesia saat ini menghadapi "problem rendahnya kepercayaan terhadap manajemen dan bisnis Garuda" dan "krisis kepercayaan terhadap kemampuan Garuda secara finansial".

"Maka dari itu, Garuda membutuhkan orang-orang yang sangat mengerti bagaimana menyelesaikan masalah finansial yang dihadapi oleh Garuda," ujarnya.

"Tidak bisa tidak harus dilakukan, karena ini adalah bagian yang tak tepisahkan dari upaya bersih-bersih di BUMN dan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN ke depan," lanjutnya.

Sementara itu, BUMN Watch, lembaga yang mengawasi pengelolaan aset-aset negara oleh BUMN, berharap Menteri BUMN Erick Thohir tidak tebang pilih dalam melakukan pembenahan 142 perusahaan milik negara.

"Masih banyak lagi BUMN yang harus dibersihkan seperti PLN, Pertamina, Telkom, Pelindo dan lain-lain. Terpenting dilakukan Erick Thohir adalah jangan tebang pilih dalam membersihkan BUMN," kata Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldy N. Haroen dalam keterangan tertulisnya.(Hasanudin Aco/Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewsdengan judulKasus Garuda Dinilai 'Kecil', Erick Thohir Diminta Usut Skandal Rp 16 T di BUMN Diduga Mirip Century