Namun, langkah-langkah itu dianggap tidak cukup efektif oleh pengamat BUMN, Sunarsip.
Dia menyebut "buka-bukaan" yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, adalah dalam rangka "mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN yang memang relatif rendah dengan praktik pengelolaan di sejumlah BUMN".
"Namun ini saja belum cukup, harus diimbangi dengan upaya-upaya menempatkan orang-orang yang diyakini mampu menaikkan reputasi dan kredibilitas BUMN di mata masyarakat, investor dan kreditor," tuturnya.
Baca Juga: 10 BUMN Indonesia Ini Punya Utang Terbesar Bahkan Ada yang Tembus Hingga Rp1000 Triliun
Dia mencontohkan, Garuda Indonesia saat ini menghadapi "problem rendahnya kepercayaan terhadap manajemen dan bisnis Garuda" dan "krisis kepercayaan terhadap kemampuan Garuda secara finansial".
"Maka dari itu, Garuda membutuhkan orang-orang yang sangat mengerti bagaimana menyelesaikan masalah finansial yang dihadapi oleh Garuda," ujarnya.
"Tidak bisa tidak harus dilakukan, karena ini adalah bagian yang tak tepisahkan dari upaya bersih-bersih di BUMN dan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN ke depan," lanjutnya.
Sementara itu, BUMN Watch, lembaga yang mengawasi pengelolaan aset-aset negara oleh BUMN, berharap Menteri BUMN Erick Thohir tidak tebang pilih dalam melakukan pembenahan 142 perusahaan milik negara.
"Masih banyak lagi BUMN yang harus dibersihkan seperti PLN, Pertamina, Telkom, Pelindo dan lain-lain. Terpenting dilakukan Erick Thohir adalah jangan tebang pilih dalam membersihkan BUMN," kata Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldy N. Haroen dalam keterangan tertulisnya.(Hasanudin Aco/Tribunnews)
Artikel ini telah tayang di Tribunnewsdengan judulKasus Garuda Dinilai 'Kecil', Erick Thohir Diminta Usut Skandal Rp 16 T di BUMN Diduga Mirip Century