Suar.ID -Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, ada sebuah keunikan di posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Presiden Jokowi menunjuk Prof. Dr. Mahfud MD SH, sebagai orang sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam semenjak kementerian itu ada.
Sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan.
Secara mengejutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Prabowo Subianto,yang sejatinya merupakan mantan rivalnya dalam Pilpres 2019, menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).
Melansir dari Tribunnews, berikut petikan wawancara eksklusif tim Redaksi Tribun Network, dipimpin Regional Newspper Director, Febby Mahendra Putra, dengan Mahfud MD di kantor Kemenkopolkam, Jakarta, Selasa (19/11/2019):
1. Mahfud MD Tak Diberitahu Jokowi
P : Apakah Presiden Jokowi sempat memberitahu atau minta pendapat Anda sebelum menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan)?
J : Tidak. Saya juga kaget kok.
Ketika muncul nama Pak Prabowo, saya kaget betul. Tidak menyangka, Pak Prabowo ke situ (jadi Menhan).
Saya pikir Pak Prabowo akan menjadi Ketua Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).
Tapi beliau mau menjadi Menhan, ya saya kaget.
Saya pikir bagus juga karena dia punya latar belakang soal itu.
Saya menyatakan kaget itu bukan berarti tidak setuju. Kaget karena tidak menyangka.
Sepengetahuan saya, tidak hanya dalam konteks Menteri Pertahanan ya, semua menteri yang diangkat ini merupakan pilihan Presiden Jokowi secara independen.
Masukan‑masukan mungkin saja ada, tetapi dia tetap memilihnya sendiri.
Makanya ada yang kaget juga, kok itu jadi Menteri Agama, kok itu jadi Menteri Pendidikan.
Surprise, Artinya apa? Tidak bisa orang mengintervensi Presiden.
Baru-baru ini saya sampaikan ke Pak Jokowi.
"Pak satu hal yang mendapat apresiasi dari masyarakat, penyusunan kabinet kali ini Bapak independen. Tidak mau didikte."
Saya katakan itu ke beliau.
2. Prabowo Selalu Hadir dalam Rapat Menkopolhukam?
P: Presiden menegaskan para Menteri Koordinator mempunyai hak veto terkait dengan kementerian yang berada di bawah koordinasinya.
Muncul selentingan, hak veto diperlukan supaya Anda bisa mengontrol Menhan Prabowo, benarkah?
J: Ah, tidak. Selama ini Pak Prabowo sebagai Menhan tidak ada masalah.
Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak ada sama sekali berbenturan dengan policy Presiden.
Saya kira baik‑baik saja. So far so good, dan saya kira begitu jua untuk selanjutnya.
Harus diingat, Indonesia menganut sistem presidential.
P : Dalam rapat Menkopolhukam, Prabowo selalu hadir?
J:Baru rapat satu kali, beliau persis kunjungan ke Tangerang, Pandeglang, atau apa, jadi yang hadir (rapat) Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).
Tapi tidak apa‑apa, karena dia resmi memberitahu.
Bukan hanya Pak Prabowo sih, Pak Tito (Mendagri Tito Karnavian) waktu itu juga tidak hadir karena sedang tugas di Jawa Timur.(Dennis Destryawan/Tribunnews)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judulMahfud MD Kaget saat Prabowo Ditunjuk jadi Menteri Petahanan