Sempat Heboh Masalah Anggaran Lem Aibon, Kini DPRD DKI Pertanyakan Anggaran CAP Capai Rp 556 Juta Untuk Satu RW!

Suar.ID - Sebelumnya publik sempat dihebohkan dengan masalah anggaran lem Aibon dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Kini hal serupa pun kembali dipertanyakan oleh anggota DPRD DKI.

Mereka mempertanyakan adanya anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW di Jakarta yang mencapai Rp 556 juta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp556.112.773.

Baca Juga: Riwayat Pendidikannya Akhirnya Terkuak, Ternyata Sosok Inilah yang Pengaruhi Mulan Jameela Jadi Anggota DPR, kok Bukan Ahmad Dhani?

Rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp29.757.030.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

Baca Juga: Sakitnya Mungkin Tak Seberapa Dibanding Malunya, Perancang Hukum Cambuk Ini Tertangkap Basah Berzina dengan Istri Orang dan Kini Dia Merasakan Akibatnya

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa' tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," ujar Yuke.

Trotoar