Suar.ID -Pada Rabu (18/9) saat rapat paripurna di gedung parlemen, Jakarta, hampir terjadi baku hantam antar Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Pada saat itu rapat yang diadakan ini membahas masalah pengesahan tata tertib (tatib) DPD RI.
Dilansir Tribunnews.com, sidang ini dipimpin oleh Wakil ketua DPD Akhmad Muqowam dan digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks parlemen, Senayan.
Selain itu ia juga didampingi olh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD Nono sampono dan juga Darmayanti.
Baca Juga: Sambil Sesenggukan, DJ Cantik Gebby Vesta Akui Dirinya Seorang Transgender, Fakta Lain Terungkap!
Kericuhan ini terjadi usai Akhmad Muqowan dihujani interupsi ketika membuka rapat membahas Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPD periode 2019-2024.
Sejumlah senator melakukan interupsi saat dilakukan pembacaan agenda yang membahas tata tertib.
Hujan interupsi ini berjalan cukup lama, hampir ada sepuluh menit.
Setelah itu sidang pun kembali dilanjutkan dengan pembukaan pidato dari Ketua Badan kehormatan yaitu Mervin Sadipun Komber.
Baca Juga: Belum Sempat 'Disentuh', Istri Pria Ini Kabur Sebelum Malam Pertama, Diduga karena Hal ini...
Saat itu ia sedang melaporkan hasil rancangan tata tertib.
Namun hujan interupsi kembali berlanjut saat Mervin membacakan laporannya.
Senator asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan pun melakukan interupsi.
Menurutnya, pengesahan tata tertib ini tidaklah sah.
Selain itu ia juga mempertanyakan, mengenai waktu pelaksanaan pembahasan tata tertib.
"Ini tidak sesuai prosedur. Tanggal berapa panmusnya. Ini melanggar. Ini tidak benar. Rapat tidak sah. Ini melanggar UU. Ini melanggar MD3," ujar Nurmawati.
"Panmus kapan. Coba dijelaskan Panmus kapan. Ini semena-mena," sambungnya.
Sayangnya interupsi dari Nurmawati ini hanya dihiraukan saja.
Mervin tetap melanjutkan pembacaan laporannya.
Karena merasa dihiraukan Nurmawati kemudian mendatangi meja pimpinan karena miknya dimatikan.
"Nanti dijelaskan," ujar Muqowam.
Namun hujan interupsi tetap barlanjut, kini datang dari senator asal Sulawesi Barat, M Asri Anas.
Terbawa emosi Asri sempat meminta pimpinan untuk menjelaskan mengenai agenda tersebut dengan nada yang tinggi.
Apa yang terjadi ini malah membuat situasi menjadi semakin memanas.
Asri bahkan sempat hampir terlibat baku hantam dengan senator Sulawesi Utara, Benny Ramdhani.
Saat itu Benny terlihat mendorong Asri hingga keduanya harus dipisahkan senator lainnya.
"Sudah, sudah, Pak Benny," ucap seorang senator.
Meski sempat terjadi keributan, Marvin tetap melanjutkan laporan tata tertib DPD dan juga meminta pimpinan DPD untuk mengesahkannya.
Muqowam kemudian meminta persetujuan senator untuk dapat disahkan.
"Apakah tatib DPD bisa disetujui," tanya Muqowam.
"Setuju," jawab sebagian senator yang hadir.
Baca Juga: Lapisan Es di Kutub Mulai Mencair, 6 Wilayah di Indonesia Ini Terancam Terkena Dampaknya
Diduga titipan
Beberapa anggota yang mengajukan interupsi meniali bahwa pembacaan laporan yang dilakukan ketua BK Marvin bukan laporan tatib.
Ini dikarenakan anggota lain tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan tatib ini.
"Belum mengakomodir," kata anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Syafrudin Atasoge.
Tak berbeda jauh dengan Syafrudin, anggota DPD dari Riau Intsiawati Ayus Heran mengaku bahwa sebelumnya tak ada bahasan terkait hal ini.
"Kami ingin jelas, ini pembacaan laporan atau pengesahan tatib. Kalau memang mau disahkan, kapan dibahasnya?" tanya Ayus.
Menurut anggota DPD dari Sulawesi Barat Asri Anas, tatib ini sengaja dibuat untuk menjegal Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas sebagai pimpinan DPD periode berikutnya.
Asri juga menjelaskan bahwa upaya menjegal GKR Hemas untuk menjadi pimpinan DPD dapat dilihat dari pasal yang menyatakan seorang anggota DPD yang melakukan pelanggaran kode etik tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan DPD.
Diketahui, GKR Hemas sendiri saat ini diberhentikan sementara oleh DPD karena telah melanggar kode etik.
Baca Juga: Dikenal sebagai Orangtua yang Serba Bisa, Victoria Beckham Ungkap Cara Mendidik 4 Anaknya
"Itu (Tatib) menjegal ibu hemas. Jadi itu akal-akalan. Intinya sebenarnya ini semua dibuat oleh grupnya OSO ( Oesman Sapta Odang) karena OSO masih ingin mengcengkramkan kakinya di DPD," kata Asri.
Oesman sendiri hadir dalam rapat tersebut.