Suar.ID -KegiatanMenteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, menuai banyak sorotan.
Pasalnya, mantan Wali Kota Surabaya itu melakukan aksi blusukan di Jakarta setelah dilantik sebagai Mensos menggantikan Juliari P Batubara yang ditangkap KPK.
Bahkan, banyak yang menganggap pertemuan Risma dengan tunawisma cuma settingan.
Akibat aksi blusukan itu, Risma juga dilaporkan ke polisi.
Pelapornya adalah Wakil Ketum Pergerakan Pengamal Khittah Nahdliyah, Tjetjep Muhammad Yasen atau Gus Yasin.
Gus Yasin ingin melaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Polda Metro Jaya, pada Senin (11/1/2021) siang.
Namun, laporan tersebut ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
"Saya di Poda Metro barusan selesai lapor."
"Yang saya tahu Sudirman-Thamrin steril dari gelandangan," ujar Gus Yasin saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.
Gus Yasin menuduh blusukan Risma hanyalah rekayasa berdasarkan keterangan tetangga salah satu tunawisma, Nursaman.
Tetangga itu, kata Gus Yasin, menyebutkan kalau Nursaman bukan gelandangan.
"Dari berita, Nursaman bukan gelandangan, bahkan tetangganya membantah kalau Nursaman bukan tunawisma," kata Gus Yasin.
Namun, Gus Yasin mengakui kalau rencana pelaporan terhadap Risma itu ditolak.
Hanya saja, ia tak menyebutkan alasan penolakan tersebut.
"SPKT menolak menerima laporan langsung yang tentu menolak membuatkan surat tanda bukti laporan," katanya.
Gus Yasin mengatakan, tetap menyampaikan laporan terhadap Risma dalam bentuk surat yang telah disiapkan sebelum datang ke Polda Metro Jaya.
"Terpaksa menyampaikan laporan dalam bentuk surat yang sudah saya siapkan untuk menjaga kalau laporan langsung ke SPKT ditolak," ucapnya.
Fahri Hamzah Berikan Sindiran bagi Mensos Risma yang Blusukan
Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah memberi tanggapan terkait blusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Dalam cuitannya di akun Twitter @Fahrihamzah, Rabu (6/1/2021), ia menyebut, Risma harus diingatkan terkait perbedaan antara walikota dan menteri.
Fahri Hamzah lalu menjabarkan perbedaan kerja walikota dan menteri.
"Staf-nya bu Risma harus kasih tau beliau beda jadi walikota dan Menteri.
Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode.
Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri.
Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota," tulisnya.
Ia lalu menyoroti soal blusukan Risma di sejumlah tempat di Jakarta sebelumnya.
Menurutnya, masih banyak permasalahan yang dialami masyarakat di daerah terpencil.
Baca Juga: Sebentar Lagi akan Purna Tugas, Wali Kota Surabaya: Saya Mohon Pamit Bapak Ibu Sekalian
"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...
Kemiskinan itu bukan di Jakarta, tapi di daerah terpencil sana.
Itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena melarat, tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat, tega amat sih, ayolah mulai dari data," jelas Fahri Hamzah.
Selanjutnya, Fahri menyebutkan sejumlah tugas yang menurutnya sebagai kerja negara.
"Kalau ada data, analisa, keluar konsep, lapor presiden, hearing di @DPR_RI muncul kritik, muncul koreksi, publik nimbrung lalu bikin kesimpulan akhir, lalu eksekusi secara massif nasional melalui jalur-jalur struktural, barulah masalah selesai.
Itu kerja negara bukan kerja media," lanjut dia.
"Kalian sampaikan ke bu Mentri, krisis ini akan panjang.
Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit, tapi orang desa gak ribut.
Memang yang bahaya orang miskin kota, ada politik ada kelas menengah yang advokasi, tapi kerja pakai data," jelasnya.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Memohon untuk Tidak Disalahkan: Menangis dan Rela Bersujud di Hadapan Dokter
Fahri Hamzah lalu meminta Risma agar bekerja sebagai Mensos menggunakan konsep.
"Kita doakan siapapun yang memberi hatinya kepada rakyat jadi pemimpin di negeri ini, tapi tolong juga pakai ilmu.
Kerja pakai konsep dan jangan tiba masa tiba akal, sibuk dianggap sukses dan citra dianggap kinerja.
Situasi sulit, uang makin sedikit tolong jangan sia-siakan waktu, thanks," pungkas Fahri Hamzah.