Suar.ID -Seperti yang kita tahu, berbagai wilayah di Jakarta sedang dilanda banjir.
Meski begitu malah terjadi silang pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimulkono dengan Gubenur DKI Jakarta mengenai hal ini.
Dilansir Tribunnews.com, menurut Basuki banjir yang terjadi di Jakarta ini akibat luapan air sungai.
Hal ini dikarenakan dari 33 km Kali Ciliwung baru 16 KM yang di normalisasi.
Ia juga mengungkapkan luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km.
"Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki Hadimuljono di Monas, Rabu, (1/1/2020).
Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belun dinormalisasi.
Baca Juga: Banjir Jakarta, Presiden Jokowi sampai Turun Tangan hingga Anies Baswedan Berikan Instruksi Ini!
Termasuk beberapa diantaranya adalah pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Basuki juga mengatakan kalau pihaknya ini menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang terdampak normalisasi sungai.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat.
"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaAllah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," katanya.
Mendengar hal ini, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki ini langsung menyanggah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki hadimuljono di Kawasan Monas, Rabu (1/1/2020). - Silang Pendapat Anies Baswedan dengan Menteri PUPR, Pengamat : Kerjakan Sesuai Domain Tanggung Jawab
Gubenur DKI Jakarta ini mengatakan selama tidak ada pengendalian air yang masuk Jakarta maka upaya apapun tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan.
Baca Juga: Hanya Karna Tak Dapat Izin dari Sosok 'Ninik Mamak' Dua Sejoli Batal Menikah, Begini Kronologinya
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, " katanya.
Anies pun sempat menyontohkan wilayah kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada bulan Maret lalu.
Padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah di normalisasi.
"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," katanya.
Baca Juga: Bawa Dua Koper dan Satu Kardus, WNA Asal China Diamankan Polisi Setelah Kedapatan Bawa Hal Ini
Pendapat Ahli
Masih melansir dari Tribunnews.com, Pakar Bioteknologi Universitas Indonesia (UI) Ali Firdaus menanggapai silang pedapat antara Menteri PUPR dan Gubenur DKI Jakarta ini.
Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya mengerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawab.
Menurut Ali ini, persoalan di hulu tersebut diluar kewenangan Pemprov DKI.
"Di hulu kewenangannya ada di luar keweangan DKI Jakarta, itu yang sedang kita kerjakan, pemerintah pusat bersama dengan pemprov Jabar," tutur Ali saat berbicara di Kompas TV, Rabu (1/1/2020) malam.
Ali juga menjelaskan kalau pemerintah pusat sebenarnya telah menyusun strategi untuk mengantisipasi kejadian besar ini.
Beberapa strategi ini diantaranya yakni dengan membangun 2 bendungan serta menata jalur hulu.
"Tahun 2016 akhir kita kemudian menandatangani kontrak membangun Bendungan Ciawi dan Bendunga Sukamahi."
"Bendungan Ciawi itu kapasistasnya kira-kira 6,45 juta m3 dan sukamahi kira-kira 1,6 juta m3," lanjutnya.
Meski begitu, bendungan ini masih dalam proses.
nantinya dengan adanya bendungan ini diharapkan air kiriman dari hulu bisa ditahan lebih lama untuk sampai ke Jakarta.
"Kita tahan dengan total kapasitas tadi bisa sampai 8 juta m3, kita bisa perpanjang."
"Lalu kita bisa mengurangi dampaknya kira-kira sampai 30% setidaknya yang masu ke DAS Ciliwung dan kemudian ke Cisadane," terang Ali.
Namun menurutnya, penanganan banjir ini selain membenahi hulu, juga diperlukan normalisasi kali dan pembenahan drainasedi wilayah bawah hulu.
"Diantaranya misalkan normalisasi kali, mengembalikan situ-situ, kemudian waduk yang ada, danau yang ada, lalu membenahi drainase baik itu mikro, makro maupun penghubung yang ada," jelasnya.
Tak hanya itu, Ali juga menyoroti mengenai normalisasi kali Ciliwung yang baru 16 km dinormalisasi dari total sepanjang 33 km.
"Dari 33 km yang kita rencakanan pasca banjir tahun 2013, terhenti tahun 2017, kita hanya menyelesaikan 16 km saja," jelasnya.
Menurut Ali ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat menentukan terkait relokasi warga.
"Karena ini memang domainnya pemerintah DKI Jakarta, sehebat apapun kita membantu dari pusat, tetap peran pemerintah daerah akan sangat menentukan sekali, terutama terkait dengan relokasi atau pemindahan warga di bantaran sungai itu," tambah Ali.
Ia juga mengatakan kalau apa yang diiucapkan Anies Baswedan mengenai kunci penanganan banjir adalah hulu ini memanglah benar.
Namun, Pemprov DKI mengerjakan sesuai dengan domain dan tanggung jawabnya.
"Kalaupun di hulu belum selesai, tapi kalau kita dalam kota bisa menormalisai saluran ya airnya tidak akan parkir dimana-mana, akhirnya bisa mengali ke hilir ke muara," terangnya.