Di Sidang Umum PBB Tahun Lalu Presiden Jokowi Koar-koar Soal Kesetaraan Vaksin, Eh Sekarang Pemerintah Bikin Kebijakan Vaksin Berbayar

Suar.ID -Masih ingat seruan Presiden Jokowi dalam sidang umum PPB yang digelar pada September 2020 lalu?

Ketika itu, pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, itu menyeruakan semangat kesetaraan vaksin Covid-19.

Hal itu dia ulangi lagi dalam forum tinggi ECOSOC pada Selasa (13/7) kemarin.

Baca Juga: Sama Sekali tak Pernah Dibahas saat Rapat DPR, Legislator PKB Ungkap Vaksin Berbayar Kagetkan Rakyat Indonesia: Sebaiknya Dibatalkan saja

Di sidang umum PBB tahun lalu yang digelar secara online itu Presiden Jokowi bilang soal vaksin sebagai game changer dalam perang melawan pandemi.

"Kita harus bekerja sama untuk memastikan, semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau," kata Presiden Jokowi.

Lebih dari itu, dalam hal melawan pandemi Covid-19, ketika itu Presiden Jokowi menekankan pentingnya semangat multilateralisme.

Dan apa yang dia gaungkan setahun yang lalu itu kembali dia ulang saat hadir di forum ECOSOC.

Di situ Jokowi bilang bahwa masih ada kesenjangan sangat lebar dalam hal mendapatkan vaksin di dunia.

Presiden Jokowi sekali menyinggung soal kesetaraan vaksin dalam rangka membebaskan dunia dari pandemi.

Baca Juga: Bikin Heboh Netizen! Viral Video Pasien Disuntik Vaksin Diduga Tanpa Ditekan Bagian Plunger, Vaksinator Puskesmas Angkat Bicara: Saya Yakin Sesuai dengan Prosedur

"Akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin," ujar Presiden Jokowi.

"Namun hingga saat ini kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar."

Oleh karena itu, Presiden yang sudah kali menjabat itu mendorong, kesetaraan akses vaksin bagi semua negara harus dipercepat.

Di antaranya adalah dengan berbagi dosis vaksin melalui skema Covid-19 Covax Facility.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendesak adanya pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global melalui Trips weaver, serta penguatan global supply chain atau rantai pasokan global vaksin.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mendesak supaya hambatan ekspor dan bahan baku vaksin dihilangkan.

Di sisi lain, dia juga menekankan agar diversifikasi serta volume produksi vaksin harus terus ditingkatkan.

Termasuk di negara berkembang seperti di Indonesia.

Baca Juga: Kampanyekan Ampuhnya Vaksin, Afgan Terkonfirmasi Positif Covid-19 Tanpa Gejala Bahkan Masih Kuat Beraktivitas Fisik Juga Olahraga: Yang Lagi Kena Covid, Semangat Ya!

"Vaksin sebagai barang publik global jangan hanya menjadi slogan," sindir Presiden Jokowi.

Tentu saja apa yang digaungkan Presiden Jokowi ini jadi sorotan.

Mengingat saat ini Pemerintah sedang membuat kebijakan yang tidak populer: vaksin berbayar.

Memang sih, Kementerian Kesehatan sudah memastikan bawha vaksin berbayar tak akan menghilangkan akses masyarakat mendapatkan vaksin gratis program pemerintah.

Menurut kabar yang beredar, penyelenggaraan vaksin berbayar ini dipasrahkan kepada Kimia Farma.

Sementara itu, badan kesehatan dunia WHO sudah melayangkan kritik kepada Indonesia soal vaksin berbayar.

Melalui Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand, WHO menegaskan, setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.

Baca Juga: Begini Penjelasan Staf Khusus Menteri BUMN Soal Vaksin Dijual Bebas ke Individu, Komisi IX DPR RI Angkat Suara

"Pembayaran dalam bentuk apa pun akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi," ujar Lindstrand, seperti dikutip dari Kompas.com.

"Padahal, di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentah."

Dia menambahkan, program vaksin berbayar bukan kebijakan yang tepat.

Apa pun alasannya, termasuk soal kecilnya anggaran pemerintah.