Sama Sekali tak Pernah Dibahas saat Rapat DPR, Legislator PKB Ungkap Vaksin Berbayar Kagetkan Rakyat Indonesia: Sebaiknya Dibatalkan saja

Suar.ID - Sama Sekali tak Pernah Dibahas saat Rapat DPR, Legislator PKB Ungkap Vaksin Berbayar Kagetkan Rakyat Indonesia.

Keputusan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin melalui Permenkes No. 19 Tahun 2021 terkait vaksin gotong royong individu berbayar melalui PT Kimia Farma Tbk menuai kontroversi.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nur Nadlifah menilai kebijakan itu mencederai upaya keras pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dengan cara mempercepat vaksinasi.

Baca Juga: Kampanyekan Ampuhnya Vaksin, Afgan Terkonfirmasi Positif Covid-19 Tanpa Gejala Bahkan Masih Kuat Beraktivitas Fisik Juga Olahraga: Yang Lagi Kena Covid, Semangat Ya!

“Kami apresiasi segala upaya ikhtiar pemerintah dalam pananganan pencegahan Covid-19,"

"Tapi, vaksin gotong royong individu yang dikomersilkan sungguh mengejutkan rakyat, termasuk saya, karena belum pernah ada pembahasan tersebut,” kata Nadlifah, saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPOM, Selasa (13/7/2021), melansir Tribunnews.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut, kebijakan vaksin berbayar tersebut sebaiknya dibatalkan.

Baca Juga: Begini Penjelasan Staf Khusus Menteri BUMN Soal Vaksin Dijual Bebas ke Individu, Komisi IX DPR RI Angkat Suara

Dia meminta, sebaiknya pemerintah fokus pada vaksinasi gotong royong bagi karyawan di perusahaan yang hingga kini juga belum optimal.

“Beberapa hari yang lalu kami zoom meeting dengan beberapa perusahaan dan mereka mengeluh susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah di-roadmap Kemenkes dengan beberapa pihak termasuk Komisi IX,” tutur Nadlifah.

Nadlifah menambahkan, dirinya bersama Komisi IX DPR RI sepakat, sekaligus mendukung upaya keras pemerintah mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan.