Memang sih, Kementerian Kesehatan sudah memastikan bawha vaksin berbayar tak akan menghilangkan akses masyarakat mendapatkan vaksin gratis program pemerintah.
Menurut kabar yang beredar, penyelenggaraan vaksin berbayar ini dipasrahkan kepada Kimia Farma.
Sementara itu, badan kesehatan dunia WHO sudah melayangkan kritik kepada Indonesia soal vaksin berbayar.
Melalui Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand, WHO menegaskan, setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.
"Pembayaran dalam bentuk apa pun akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi," ujar Lindstrand, seperti dikutip dari Kompas.com.
"Padahal, di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentah."
Dia menambahkan, program vaksin berbayar bukan kebijakan yang tepat.
Apa pun alasannya, termasuk soal kecilnya anggaran pemerintah.