Kim Jong Un Kembali Tunjukkan Keberingasannya usai Eksekusi Mati Menteri Pendidikan Korea Utara karena tak Ada Kemajuan dan Selalu Mengeluh

Suar.ID -Kim Jong Un Kembali Tunjukkan Keberingasannya usai Eksekusi Mati Menteri Pendidikan Korea Utara karena tak Ada Kemajuan dan Selalu Mengeluh.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dikabarkan telah mengeksekusi seorang pejabat pemerintah di negaranya setelah departemennya gagal mengadakan panggilan video yang cukup serta mengeluh tentang beban kerja.

Diwartakan Mirror, Menteri pendidikan berpangkat tinggi yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan dijatuhi hukuman mati.

Hal ini diputuskan setelah dilakukan penyelidikan mengapa departemennya gagal membuat kemajuan yang memuaskan.

Laporan tentang temuan penyelidikan ke Kementerian Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh Organisasi dan Departemen Bimbingan (ODG), ditelusuri oleh Daily NRK.

Dilaporkan, departemen pendidikan Korea Utara tidak melakukan langkah yang cukup untuk menerapkan Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh.

Laporan tersebut mengatakan:

"OGD melakukan penyelidikan karena departemen gagal membuat kemajuan apa pun dan karena beberapa telah mengkritik kebijakan pemerintah."

Tuduhan tersebut juga dilaporkan termasuk anggota departemen yang "mengeluh di setiap pertemuan" tentang pekerjaan mereka.

Sementara, yang lain mempertanyakan kurangnya sumber daya yang disediakan oleh negara.

Para pengawas juga dikatakan menyoroti lambannya penerapan "kebijakan pembelajaran jarak jauh", yang dianggap mengalami perkembangan yang buruk.

Setelah kematian menteri tersebut, departemen telah "diatur kembali" di bawah Ri Guk Chol, presiden Universitas Kim Il Sung, tambah laporan itu.

Selain melakukan langkah-langkah baru, "mereka berencana untuk melakukan panggilan konferensi video secara teratur", sebuah sumber menegaskan.

Kim Jong Un Buat Ulah usai Joe Biden jadi Presiden Amerika Serikat

Bertahun-tahun Korea Utara di bawah pemberlakuan sanksi, kini para ahli justru memperingatkan tentang risiko 'ancaman bencana' dari Korea Utara untuk tahun ini.

Melansir Daily Star (14/2/2021), para ahli kebijakan luar negeri mengklaim keadaan darurat baru yang disebabkan oleh 'negara nakal' menjadi perhatian utama pada tahun 2021.

Mereka mengatakan risikonya sekarang bahkan lebih besar daripada empat tahun lalu ketika Donald Trump pertama menjadi Presiden AS.

Council on Foreign Relations (CFR) telah menjelaskan bahaya besar dari rezim Kim Jong-un dan kemampuan nuklirnya.

Survei prioritas pencegahan tahunannya memberi peringkat krisis yang berasal dari pengembangan senjata nuklir dan pengujian rudal balistik yang berkelanjutan sebagai "masalah konflik peringkat teratas untuk tahun 2021".

Dan itu berarti program nuklir Korea Utara sekarang menjadi ancaman yang lebih besar daripada serangan dunia maya terhadap infrastruktur penting AS, yang menjadi perhatian utama pada 2019 dan 2020.

Dikatakan, Kim Jong-un cenderung menggunakan uji coba nuklir dan rudal untuk mengejek para pemimpin dunia baru.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran lebih banyak lagi yang mungkin terjadi sekarang setelah Joe Biden dilantik sebagai Presiden.

Bulan lalu, Jong-un menyatakan AS adalah "musuh utama utama" Korea Utara pada pertemuan Partai Pekerja Korea, lapor news.com.au.

Diktator Korut itu mengecam "kebijakan bermusuhan" Amerika terhadap Negara Pertapa.

Scott A Snyder, dari CFR, mengatakan, “Presiden Obama memperingatkan presiden terpilih Trump pada November 2016 bahwa ancaman keamanan internasional paling menjengkelkan yang akan dia hadapi akan berasal dari Korea Utara.

Kim Jong Un mengeksekusi mati menteri pendidikan Korea Utara.

"Dua uji coba nuklir, segudang uji coba rudal jarak jauh, dan tiga KTT Trump- Kim

kemudian, besarnya dan kemungkinan Korea Utara menjadi ancaman bencana bagi kepentingan nasional AS lebih besar daripada empat tahun lalu."

Saat memimpin AS, Trump mengembangkan 'bromance' dengan Jong-un dan menjadi Presiden AS pertama yang memasuki Korea Utara selama KTT pada 2019.

Tapi itu tidak mengubah ancaman yang ditimbulkan oleh negara paria itu, kata para ahli.

Justin Hastings, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Sydney, mengatakan setiap kali Korea Utara menguji senjata menyebabkan "potensi pecahnya perang".

Paul B Stares, direktur CFR's Center for Preventive Action, mengatakan, "Ada banyak potensi bentrokan internasional yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Joe Biden yang akan datang,

"Terutama mengingat keinginannya untuk fokus dalam mengendalikan pandemi virus corona baru."

Sementara dianggap ancaman besar terkait kemampuan nuklirnya, Korea Utara masih menghadapi memburuknya perekonomian di tengah pendemi Covid-19.

Kim Jong-un melakukan segala cara agar ekonomi negaranya terselamatkan.

Reuters mengabarkan Partai Buruh, partai yang berkuasa di Korea Utara, menyelesaikan rapat pleno empat hari Kamis 11/2 kemarin.

Namun di rapat itu Kim Jong-Un marah besar.

Menurutnya kabinetnya kurang inovatif, tidak punya strategi dan tidak cerdas.

Mereka dianggap kurang inovatif dalam menyusun tujuan untuk rencana ekonomi lima tahun yang baru sebagaimana diwartakan oleh media pemerintah, KCNA.

Dalam rapat tersebut, Kim juga memetakan visinya untuk urusan antar-Korea, hubungan dengan negara lain, peraturan partai, dan masalah personel.

Dengan ekonomi sebagai agenda utama, Kim meninjau rencana aksi untuk strategi lima tahun terbaru dalam rapat pleno tersebut.

Dia juga membahas mengenai sanksi internasional, penutupan perbatasan yang berkepanjangan, serta pengurangan bantuan luar di tengah pandemi virus corona.