Tak hanya Gas Air Mata, Polisi Myanmar Gukanan Senjata Mengerikan Ini untuk Bubarkan para Demonstran yang Menolak Kudeta

Suar.ID - Para pendukung pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi bentrok dengan polisi pada hari Jumat (12/2/2021), sebagaimana diwartakan Reuters.

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan lebih dari 350 orang, termasuk pejabat, aktivis dan biksu, telah ditangkap di Myanmar sejak kudeta 1 Februari.

Dalam aksi itu, ada laporan dan bukti foto bahwa pasukan keamanan telah menggunakan amunisi langsung terhadap pengunjuk rasa.

Hal itu merupakan pelanggaran hukum internasional.

Baca Juga: Pengen Tahu Kondisi Myanmar setelah Kudeta saat Ini? Sungguh Mengerikan, PBB sampai Angkat Bicara: Tidak dapat Diterima

Pelapor Khusus Thomas Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan menjatuhkan sanksi dan embargo senjata.

Myint Thu, duta besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, mengatakan bahwa Myanmar tidak ingin "menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara itu."

Protes yang sebagian besar damai pada hari Jumat adalah yang terbesar sejauh ini, dan terjadi sehari setelah Washington menjatuhkan sanksi pada para jenderal yang memimpin pengambilalihan.

Tiga orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu orang di kota tenggara Mawlamyine, kata seorang pejabat Palang Merah Myanmar kepada Reuters.

Baca Juga: Terkena Peluru Tajam, Wanita Usia 20 Tahun Tewas Ditembak di Kepala saat Melakukan Aksi Demo Tentang Kudeta di Myanmar

Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, mengambil salah satu pengunjuk rasa dan memukul kepalanya.

Batu kemudian dilemparkan ke arah polisi sebelum tembakan dilepaskan.

"Tiga tertembak - satu wanita di dalam rahim, satu pria di pipinya dan satu pria di lengannya," kata pejabat Palang Merah Myanmar Kyaw Myint, yang menyaksikan bentrokan itu.

Sebuah siaran oleh Radio dan Televisi Myanmar (MRTV) mengatakan polisi telah menembakkan 10 peluru karet karena pengunjuk rasa "melanjutkan aksi kekerasan tanpa membubarkan diri dari daerah tersebut".

Laporan itu tidak menyebutkan ada orang yang terluka.

Para dokter mengatakan mereka tidak mengharapkan seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak selama protes di ibu kota Naypyitaw pada hari Selasa akan bertahan.

Dia dipukul di kepala dengan peluru tajam yang ditembakkan oleh polisi, kata saksi mata.

Di kota terbesar Yangon pada hari Jumat, ratusan dokter dengan jas putih berbaris melewati pagoda emas Shwedagon, sementara di bagian lain kota, penggemar sepak bola yang mengenakan perlengkapan tim berbaris dengan plakat lucu.

Baca Juga: Setelah Dikudeta, Warga Myanmar Kini Tak Bisa Mengakses Platform Media Sosial

Demonstrasi lain terjadi di Naypyitaw, kota pesisir Dawei, dan di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin utara, di mana para pemuda memainkan musik rap dan menggelar dance-off.

Raksasa media sosial Facebook mengatakan akan memotong visibilitas konten yang dijalankan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan mereka "terus menyebarkan informasi yang salah" setelah merebut kekuasaan.

Para jenderal telah berusaha untuk membenarkan pengambilalihan mereka dengan mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan November lalu yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, sebuah klaim yang ditolak oleh komite pemilihan negara itu.

Dalam sepucuk surat yang dibacakan kepada dewan hak asasi manusia di Jenewa, sekitar 300 anggota parlemen terpilih dari Myanmar meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki "pelanggaran berat hak asasi manusia" yang dilakukan oleh militer sejak kudeta.

Baca Juga: Tak Disangka, Ada Rakyat Myanmar yang Gembira dengan Aksi Angkatan Bersenjata Melakukan Kudeta: Kita Harus Merayakan Hari Ini

Dewan beranggotakan 47 orang itu kemudian mengadopsi resolusi yang menyerukan Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi dan pejabat lainnya dari penahanan dan menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Utusan Myanmar mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa resolusi itu "tidak dapat diterima".