Luhut Pandjaitan Ancam Pendemo yang Merusak dan Membuat Anarki: Negara Akan Bertindak, Itu Pasti!

Suar.ID - Pembahasan terkait Undang-undang Cipta Kerja kini tengah memanas di masyarakat.

Berbagai lapisan masyarakat yang tergabung dari para buruh hingga akademisi pun sudah mulai turun ke jalan.

Bahkan di media sosial pun ramai membahas pro dan kontra terkait Undang-undang tersebut.

Baca Juga: Nggak Punya Etika, Pria yang Sudah Punya Istri di Sumsel Rudapaksa Bocah di Bawah Umur dengan 'Pancingan' Ini

Hal itu terjadi lantaran banyak pihak yang tak setuju dengan beberapa pasal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Bahkan berbagai elemen masyarakat kini sedang melakukan domnstrasi sebagai perwujudan penolakan mereka.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pihak-pihak yang tak sepakat dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mengambil jalur hukum uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Silakan (ajukan judicial review), itu kita anjurkan. Itu yang betul," kata Luhut dalam tayangan virtual Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Patahkan Tudingan Settingan Antara Sule dan Nathalie Holscher, Sosok Ini Beberkan Bukti Kuat Keduanya Jalin Hubungan Serius

"Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Masukkan saja judicial review, itu kan boleh," kata Luhut menambahkan.

YouTube Kompas TV

Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjadi narasumber di acara Satu Meja The Forum Kompas TV

Menurut Luhut, mengajukan uji materi UU Cipta Kerja menunjukkan seorang negarawan dibandingkan menggerakkan massa.