Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
"KarenaPDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI," ucap Agus dalam Rakornas Kadin.
Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.
"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi," ungkapnya.
"Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu."
Dia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB.
Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut," kata Agus.
"Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK."
3. Agus Gumiwang (Menperin)