Jangan Enak-enakan, Penerima Bantuan Subsidi Gaji Terancam Kembalikan Uang ke Pemerintah Jika Tidak Memenuhi Syarat Ini

Suar.ID - Jangan sembarangan nikmati bantuan subsidi gaji.

Jika para penerima bantuan tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka penerima harus segera mengembalikan bantuan tersebut ke negara.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengingatkan agar penerima bantuan subsidi gaji yang tidak sesuai kriteria segera mengembalikan dana yang diterimanya kepada negara.

Baca Juga: Pergoki Asistennya Ada di Kamar Putri Delina hingga Masuk ke Ruangan Ini, Sule Terkejut dan Marah Besar: Maunya Apa!

Meski begitu, sejauh ini dia mengatakan belum ada pengembalian dana yang dilakukan.

"Sampai saat ini kami belum mendapat laporan formal dari para penerima bantuan subsidi upah/gaji apabila ada dari mereka yang ingin mengembalikan subsidi yang telah diterima," ujar Ida kepada Kontan, Jumat (11/9).

Meski begitu, Ida memastikan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan subsidi gaji tahap 1 dan tahap 2 untuk memastikan penerima tepat sasaran.

Baca Juga: Elly Sugigi Ketahuan Gandeng Brondong Ganteng Pasca Putus dari Aditya Gumelar, Ungkap Harapan Ini

Dia mengatakan, evaluasi ini tak hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi turut melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak bank Himbara.

Sebelumnya, Ida menyebut penerima yang wajib mengembalikan bantuan tersebut adalah orang yang tidak sesuai dengan kriteria dalam Permenaker 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.

Dalam aturan tersebut, persyaratan penerimanya adalah warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan, pekerja/Butuh penerima gaji/upah, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Tak hanya bagi penerima subsidi yang tak sesuai kriteria, Ida juga mengingatkan pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.