Baru saja Diluncurkan, kini Muncul Dugaan Korupsi dalam Proyek Kartu Prakerja hingga KPK Didesak untuk Buka Penyelidikan

Suar.ID - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) atas dugaan korupsi dalam proyek kartu prakerja yang menelan anggaran hingga Rp 5,6 triliun.

Permintaan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/5/2020) kemarin.

Di sana, Boyamin bertemu dengan dua orang Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK.

"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan," ujar Boyamin melalui keterangan tertulis, Senin (4/5/2020) melansir dari Tribunnews.

Baca Juga: Terjerat Kasus Korupsi Miliaran, Artis Ini Kini Jualan Ayam untuk Menyambung Hidup setelah Jarang Tampil di Layar Kaca

Boyamin mengatakan, permintaan untuk dilakukannya penyelidikan disampaikan lantaran saat ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II.

Dengan demikian, jika ada dugaan korupsi, seperti menaikkan anggaran (mark up), KPK dapat langsung bekerja.

"Setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan. Hal ini berbeda dengan permintaan Kami sebelumnya yang sebatas permintaan pencegahan dikarenakan belum ada pembayaran pelatihan kartu prakerja," katanya.

Boyamin mengaku telah memberikan keterangan tambahan disertai contoh kasus perkara lain dugaan penunjukan delapan mitra platform digital yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerjasama.

Baca Juga: Boroknya Semakin Terbongkar, Saksi Beberkan Sekjen PDI Perjuangan ternyata Pernah Lakukan Hal Ini dengan Wahyu Setiawan

Dia menduga penunjukan delapan mitra kerjasama pelatihan kartu prakerja tidak melalui Beauty Contest, tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.