Akhirnya Terbongkar, Sosok yang Pernah Pimpin KPK Ini Beberkan Penyebab Penegakan Hukum di Indonesia Sekarang Semakin Carut Marut: Saya Pastikan Itu

Kendati demikian, Syarif mengakui bahwa KPK jarang menggunakan Pasal 12 huruf i yang mengatur konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa saat menangani kasus korupsi.

Alasannya, KPK telah mengenakan pasal suap atau gratifikasi kepada para koruptor tersebut.

"Tapi inti utama dasarnya adalah yang korupsi itu konflik kepentingan," Syarif menegaskan.

(Tribunnews)