Belum Lama Diangkat Jadi Ketua KPK, Sosok Polisi Aktif Mantab Hentikan 36 Perkara ini, Terbongkar Alasannya...

Capture Youtube

Partai Demokrat tidak mempersoalkan surat menyurat terkait pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto mengatakan hal terpenting, SBY telah menyampaikan pesan kenegarawan kepada Joko Widodo.

"Sebagai garda terdepan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta menjadi harapan besar masyarakat untuk terus memerangi dan memberantas korupsi, tentu langkah dan keputusan KPK yang menghentikan penyelidikan atas 36 kasus dugaan korupsi ini cukup mengagetkan dan melahirkan tanda tanya besar, ada apa dengan KPK?," ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Lantas, Didik mempertanyakan KPK yang tidak merinci alasan dihentikannya 36 perkara itu.

Baca Juga: Korea Utara akan Membuat Acara Besar Tahun Ini, Seperti Inilah Gambaran Acara yang Melibatkan Puluhan Ribu Orang Tersebut

Ia menilai wajar jika nantinya banyak spekulasi yang berkembang tentang kinerja KPK pimpinan Firli Bahuri.

Karena itu, ia berharap KPK segera menjelaskan kepada publik secara terang dan utuh langkah dan keputusannya.

"Ada apa dengan pemberantasan korupsi? Apakah ada kesalahan fundamental dalam memberantas korupsi selama ini sehingga harus dihentikan? Apakah ada indikasi pick and choose atau tebang pilih dengan basis selera dan target, sehingga tidak bisa dilanjutkan?," ujarnya.

"Saya berharap KPK segera menjelaskan kepada publik secara terang dan utuh langkah dan keputusannya, agar tidak menimbulkan kegelisahan dan spekulasi publik terkait dengan upaya pemberantasan korupsi saat ini dan ke depan," imbuhnya.

Baca Juga: Suaminya Nikah Lagi, Wanita ini Malah Salurkan Emosinya Pada Anak Kadungnya, Sampai Tega Seret dan Aniaya Putrinya Sendiri!

Dengan penjelasan yang utuh dan terang, kata dia, masyarakat akan tergerak untuk bisa membantu memberikan masukan kepada KPK.

Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah progresif pemberantasan korupsi, dengan tetap menjunjung tinggi asas hukum, hak setiap warga negara termasuk HAM.

"Perlu saya ingatkan juga, Pemberantasan korupsi akan bisa optimal apabila partisipasi dan dukungan publik mengalir, sebaliknya apabila rakyat sudah pesimis dan tidak percaya kepada aparat penegak hukumnya termasuk KPK, saya kawatir rakyat dan sejarah akan melakukan koreksi dengan cara mereka," ujar dia.