Padahal Sudah Jadi Menteri Sosok Ini Masih Saja Masuk Tim Hukum PDI Perjuangan untuk Melawan KPK, Ada yang Sebut Ini Sangat Tidak Etis

Adapun PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harun Masiku, caleg PDI Perjuangan yang kini jadi buronan KPK.

Tim hukum tersebut beranggotakan 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudera.

Di dalamnya juga ada Menkumham Yasonna Laoly. Tim hukum pun langsung menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus Harun Masiku.

Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDI-P.

Kendati demikian, Yasonna menegaskan ia tidak dapat mengintervensi pengusutan kasus dugaan suap yang menjerat politisi PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Tidak ada dong (intervensi). Mana bisa saya intervensi, apa yang saya intervensi. Saya tidak punya kewenangan," kata Yasonna seperti dilansir Antara.

Reaksi KPK

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Ali Fikri menilai bahwa semua orang memiliki hak untuk bergabung dalam sebuah tim.

Ali menanggapi tergabungnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam tim hukum DPP PDI-P terkait kasus yang menjerat salah satu eks calegnya, Harun Masiku.

"Saya kira adalah hak semua orang untuk bergabung dengan tim apa pun namanya, namun KPK tidak masuk ke wilayah perdebatan soal itu," ujar Ali ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (19/1/2020).

Ali mengatakan, KPK tidak ikut campur dalam hal tersebut.