Suar.ID -Setelah mengikuti Pilkades 2019, Akhirnya dua istri Wakil Bupati Blitar terpilih sebagai Kepala Desa!
Mereka dilantik langsung oleh Bupati Blitar bersama 167 Kades Lainya.
Melansir dari Antara, pelantikan di Pendopo Ronggo Hadinegoro yang di lakukan Bupati Blitar Drs.H.Rijanto, MM, Jumat (13/12/2019) mengisahkan sesuatu yang unik.
Karena dalamacaratersebut juga turut dilantik dua istri Wakil Bupati Blitar, Marhenis Urip Widodo.
Untuk kedua kalinya dua istri Wakil Bupati Blitar, Halla Unaryanti (48) dan Fedriana Anitasari (33), terpilih sebagai kepala desa.
Agenda pemilihan kepala desa merupakan hal yang rutin guna memilih kepala desa.
Jabatan yang dipilih setiap enam tahun sekali itu tentunya manjadi magnet bagi banyak orang di desa tersebut.
Pilkades yang berlangsung hari Selasa itu diikuti 167 desa yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar.
Terdapat 518 calon kepala desa yang memperebutkan posisi tersebut.
Banyak hal yang menarik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Blitar ini.
Salah satunya ada Kapolsek yangturut ikut serta dalam Pilkades.
Ada juga dua istri dari Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo yang ikut serta dalam pemilihan ini.
Baca Juga: Hendak Berbuat Mesum dengan Teman Wanitanya, Oknum Kepala Desa Malah Alami Hal Tragis Ini
Kedua istri Wakil Bupati Blitar itu menjadi magnet tersendiri dalam meramaikan pilkades ini.
Bukan hanya soal kekompakan keduanya, ternyata keduanya juga sama-sama berhasil lolos kembali menjadi kepala desa!
Pemilihan ini sama-sama yang kedua kalinya bagi mereka.
Fedriana Anitasari, istri kedua dari Wakil Bupati Blitar berhasil unggul mengalahkan dua lawannya menjadi Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Talun.
Di desa itu, terdapat 3.539 pemilih, di mana Fedriana Anitasari mendapatkan suara mutlak dengan mengantongi 2.275 suara.
Dua lawannya tumbang, yakni Karmaji yang mendapatkan 211 suara dan Muslim Andri Mawanto dengan 328 suara.
Di Desa Wonorejo, terdapat tiga dusun, yakni Dusun Kembangarum, Dusun Wonorejo dan Dusun Mungkung.
Bagi ibu muda ini, menjadi kepala desa bukan hanya keinginan untuk menjadi pemimpin, melainkan lebih pada pencapaian tentang citra perempuan.
Menjadi perempuan bukan berarti tidak bisa berkarya di ruang publik, kendati menjadi istri pejabat.
Ia ingin antara karier dan keluarga sama-sama jalan.
Dirinya ingin mematahkan sugesti bahwa perempuan lemah.
Di era emansipasi seperti saat ini memang lebih terbuka bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik menjadi pemimpin.
Wanita berhijab ini juga termotivasi saking banyaknya perempuan yang berhasil menjadi pemimpin.
"Dari sini saya termotivasi sebagai perempuan ikut dalam pembangunan Indonesia," kata perempuan 33 tahun ini.
Maju di pilkades, banyak hal yang sudah disiapkannya.
Visi dan misi ia rencanakan sedemikian rupa agar lebih fokus.
Beberapa agenda yang belum optimal ia data sebagai bekal penyelesaian program jika terpilih kembali.
Beberapa program yang diunggulkannya seperti ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan, mengembangkan BUMDes, hingga meningkatkan produksi pertanian.
Ya, di desa ini banyak warganya yang mempunyai usaha atap atau genting.
Produksi akan hal itu sering dikirim ke luar kota.
Usaha ini juga menjanjikan, mengingat sektor pembangunan tetap berjalan.
Dirinya senang jika warga di desanya semangat bekerja.
Ia ikut bangga bila tingkat kesejahteraan mereka menjadi makin baik seiring dengan usaha yang dikelolanya maju.
Selain ekonomi kerakyatan, BUMDes juga menjadi pilihan yang harus dikembangkan.
Di desa ini, sudah dibentuk BUMDes, namun dari sisi pengelolaan masih kurang optimal.
Ini menjadi pekerjaan baginya agar lembaga itu lebih maju.
Menjadi istri dari seorang pejabat di Kabupaten Blitar, tentunya semua hal harus dijaga dengan baik.
Beruntung, dirinya mempunyai suami yang selalu mendukung segala kegiatannya.
Bahkan, suami siap membantu jika dirinya kesulitan membuat kebijakan.
Kendati menjadi istri muda, dirinya justru selalu kompak dengan keluarga.
Bahkan, ketika membuat visi dan misi, membuat strategi, termasuk soal baju yang hendak dipakai ketika pelaksanaan Pilkades kompak menggunakan warna ungu.
"Kami sangat baik, kemana berdua. Sering apa pun yang kami lakukan, kalau ada undangan ke kabupaten berangkat berdua termasuk dalam pilkades. Sampai masalah baju pas pemungutan, kami sepakat," tutur dia.
Dirinya hanya ingin berbuat yang terbaik untuk warga dan keluarga.
Bahkan, dengan lawan pun juga berkomunikasi baik.
Kendati pilkades sudah selesai, hubungan baik tetap dijaga.
"Ini kompetisi, ini juga negara demokrasi, siap menang, siap kalah," ucapnya sambil tersenyum.
Halla Unaryanti (48), istri pertama Wakil Bupati Blitar juga berhasil unggul kembali di pilkades.
Halla maju pilkades di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun.
Pun, ia juga menang di pilkades dengan telak perolehan suara 2.213, sedangkan saingannya M. Anwar Zen hanya mendapatkan 1.283 suara.
Total jumlah pemilih di desa itu 4.388 orang.
Halla Unaryanti mengungkapkan kemenangan yang diraihnya merupakan amanah dan kepercayaan masyarakat.
"Terima kasih atas amanah yang diberikan kembali kepada kami. Tentunya ini semua adalah dukungan dari warga untuk membawa Bendosewu lebih baik lagi," kata dia.
Partisipasi tinggi
Bupati Blitar Rijanto mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat ikut pilkades di desanya cukup tinggi.
Hal itu terbukti dari hasil survei serta kunjungan langsung ke sejumlah desa yang ada pilkades.
Namun, dirinya mengakui tidak bisa 100 persen warga memberikan hak suaranya ikut pilkades.
Salah satunya karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.
Hal ini menyebabkan warga urung memberikan hak suaranya.
Menurut Bupati, pilkades ini tentunya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang dinilaipantas memimpin desanya.
Sosok yang dianggap tepat agar desa mereka menjadi lebih maju.
"Yang jelas animo masyarakat bisa diprediksi di atas 80 persen. Kalau saat Pemilu Presiden 2019, sudah cukup lumayan. Ini di desa, jadi greget masyarakat lebih tinggi," kata dia.
Hal demikian juga dikatakan oleh Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo.
Dirinya menyebut Pilkades serentak ini bisa terlaksana dengan baik, kondusif, dan tidak ada halangan.
Pilkades di Jatim, khususnya Kabupaten Blitar pun bisa menjadi tolak ukur, barometer, bahwa segala pilihan bisa dilaksanakan dengan tertib, tidak ada gesekan, berhasil, sukses sesuai harapan semua.
Untuk Pilkades, ia juga mempersilakan bagi siapa pun untuk memberikan dukungan, kampanye, meraih simpati massa, namun tetap menghargai demokrasi.
"Hargai pilihan yang dipilih warga. Namun, tetap aman, tertib, terkendali," ujar Wabup yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu.
Ia juga mendukung sepenuhnya dua istrinya ikut kembali di pilkades, yakni Fedriana Anitasari dan Halla Unaryanti.
Keduanya tentunya ingin meneruskan visi dan misi yangdari periode sebelumnya yang belum bisa dijalankan secara maksimal.
Baca Juga: Hendak Berbuat Mesum dengan Teman Wanitanya, Oknum Kepala Desa Malah Alami Hal Tragis Ini
Ia juga meminta doa restu untuk dua istrinya agar kepemimpinannya kelak bisa lebih baik lagi.
Dengan dukungan dari warga serta kemampuan yang dimiliki tentunya pembangunan ke depan bisa menjadi lebih baik.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto menyebut banyak pihak yang menyampaikan apresiasi pelaksanaan pilkades berlangsung dengan kondusif.
Masyarakat sudah mulai dewasa dan cerdas dalam berdemokrasi dan berjalan baik seperti yang diharapkan semua pihak.
Untuk hasil pilkades, setiap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menyampaikan hasilnya ke Bupati melalui camat di daerahnya.
BPD mempunyai waktu tujuh hari dan setelah berkas diterima tahap selanjutnya pengajuan kepala desa terpilih ke Bupati.
Dalam tahapan selanjutnya, maksimal 30 hari dilakukan pelantikan kepala desa terpilih.
Dijadwalkan, pelantikan akan berlangsung pada 13 Desember 2019 di Pendopo Kabupaten Blitar.
Untuk siapapun yang hendak maju, Bambang menyebut tak masalah sepanjang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Beberapa syaratnya, misalnya, pendidikan minimal SMP atau yang sederajat, usia minimal 25 tahun, kelengkapan syarat administrasi, dan beberapa syarat lainnya.
Untuk anggota polisi yang ingin daftar menjadi calon kepala desa, yang bersangkutan harus menyertakan surat dari pimpinannya.
Begitu pula dua istri Wakil Bupati Blitar, tidak ada halangan ikut pilkades, mengingat syarat keduanya sudah mencukupi.
Ia menjelaskan, dalam hal ini Pemerintah, tidak tebang pilih dan mempersilakan siapa pun yang hendak maju pilkades.
Sesuai dengan aturan, jabatan bisa berlangsung hingga tiga kali dengan masa jabatan enam tahun per periode.
Terkait dengan proses pilkades, dirinya menyebut adanya sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten, polisi, TNI, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat berjalan dengan baik.(Antara/Asmaul Chusna)