Adakan Rapat dengan Sosok yang Pernah Masuk Penjara Ini di Istana, Presiden Jokowi Beberkan Hasil Pertemuannya

Suar.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pertamina untuk terus menurunkan impor minyak dan gas.

Melansir dari Kompas.com, permintaan ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019) kemarin.

Menurut Jokowi, impor migas harus dikurangi dalam rangka menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan.

"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, kita bisa turunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Intinya mereka menyanggupi," sambung Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi akan Menerapkan Hukuman Mati bagi Para Koruptor! Tapi Ada Syaratnya...

Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta Ahok dan Nicke untuk mengawal program biodiesel 30 (B30) sebagai bahan campuran BBM solar.

Program B30 ini akan diluncurkan pada awal 2020.

"Penggunaan B30 yang dimulai Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak," kata dia.

Terakhir, Jokowi juga meminta Pertamina mampu meningkatkan lifting atau produksi minyak nasional.

Baca Juga: Siapa Sangka Suami Iis Dahlia, Pilot Garuda yang Terbangkan Harley Selundupan Ari Askhara bukanlah Orang Sembarangan, Gajinya Mengalahkan Presiden Jokowi!

Salah satunya dengan membangun kilang minyak sendiri.

"Juga pembangunan kilang minyak, harus, sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," kata dia.

Sebelumnya Nicke Widyawati yang didampingi Ahok mengaku membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.

"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua Terminal Bahan Bakar Minyak dan semua SPBU," kata Nicke usai pertemuan di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca Juga: Apakah Ini Alasan Warga DKI Jakarta Membutuhkan Sosok Ahok? Salah Seorang Warga Jakarta Beberkan 5 Poin Kehebatan Ahok Ini!

Menurut Nicke, dirinya juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.

"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.

Sementara itu Ahok menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok.

Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

Baca Juga: Tampil Makin Flawless Meski Perut Makin Buncit, Beginilah Penampilan Puput Nastiti Devi Saat Jalani Maternity Shoot Bareng Ahok

Ahok Didesak untuk Bantu Pertamina Bayar Ganti Rugi

Belum sebulan menjabat sebagai Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah diminta membantu pertamina bayar ganti rugi.

Permasalahan tersebut dipicu oleh pencemaran minyak mentah Pertamina di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang

"Harapan saya bisa jadi prioritas lah. Saya harap Pak Ahok bisa membantu supaya Pertamina segera bayar ganti rugi dan pemulihan," kata Kepala Desa Cemarajaya Yonglim Supardi, Selasa (26/11/2019) dikutip dari Kompas.com.

Kompas.com

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (baju putih) saat meninjau Pantai Cemarajaya, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Selasa (26/11/2019) sore.

Baca Juga: Baru Saja Dilantik Jadi Komisaris Utama Pertamina, Perlakuan Ahok ke Istri jadi Sorotan! Terungkap Lewat Video yang Tersebar di Media Sosial

Yonglim menyebut ganti rugi masih dalam proses penghitungan berdasarkan ketentuan, misalnya bagi nelayan berdasarkan rata-rata tangkapan sehari.

"Finalnya masih dihitung," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi berharap Ahok mendorong Dirut Pertamina, Nicke Widyawati mempercepat pembayaran ganti rugi kepada warga.

Dedi berencana bakal menggelar rapat koordinasi antara Pertamina, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk membahas penanganan pencemaran dan abrasi di sepanjang pesisir utara Karawang.

Baca Juga: Hasil Survei Membuktikan Bahwa Anies Baswedan Ternyata lebih Unggul dari Ahok dalam Hal Penggunaan Monas, Berikut Penjelasan Selengkapnya...

"Pak Ahok kan komisaris utama baru. Mudah-mudahan Pak Ahok mendorong Dirut Pertamina segera bayar ganti rugi," kata Dedi.

Menurutnya, warga terdampak sudah lama meminta ganti rugi dibayarkan.

Namun, hingga kini belum ada kepastian soal pembayaran.

Diketahui, warga pesisir Karawang yang terdampak pencemaran, baru mendapat uang kompensasi sebesar Rp 900.000 per bulan.

Baca Juga: Berbeda dengan Ahok yang Bahagia Menanti Anak Pertama dengan Puput Nastiti Devi, Begini Kebahagiaan yang Tengah Dirasakan Sang Mantan Istri

Adapun uang ganti rugi, untuk membayar kerusakan tambak dan hasil laut yang merosot selama pencemaran belum dibayarkan sampai saat ini.

Selain ganti rugi, Dedi juga mendorong Pertamina melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran minyak mentah secara tuntas.

"Ini demi kelangsungan hidup ekosistem pesisir dan laut," ujarnya.

Sebelumnya Vice President Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya mengatakan, pihaknya masih mendata kerugian warga terdampak pencemaran minyak di pesisir Karawang.

Baca Juga: Mengapa Ahok Begitu Dirindukan Banyak Orang Meskipun Terkenal Galak? Seorang Warga Jakarta Blak-blakan Beberkan Alasannya

Tujuannya adalah untuk mencegah penggelembungan data.

"Setelah data pasti, kita berikan ganti rugi sesuai aturan," kata Ifki.

Ganti rugi, kata Ifki akan diberikan kepada petambak yang terhenti usahanya akibat pencemaran.

Ganti rugi juga diberikan kepada nelayan yang hasil tangkapannya merosot dan jaringnya terpapar minyak mentah. (Kompas.com)