Heboh Anggaran Lem Aibon Tidak Wajar, Ahok Ungkapkan Cara 'Mudah' Atur APBD DKI Jakarta

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Kompas.com

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan.

Baca Juga: Sempat Viral Anggran Disdik DKI hingga Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon, Kini Anies Baswedan Soroti Anggaran Bolpoin yang Capai Rp 635 Miliar: Saya Tanya yang Bikin ini Siapa?

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.(Nursita Sari/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulAhok: Detail Anggaran Harus Dimasukkan dari Awal, Jadi Mudah Kontrolnya