Follow Us

6 Fakta Wacana Bekasi Gabung ke Jakarta, Salah Satunya Wali Kota Bekasi Enggan Bergabung dengan Bogor Raya!

Ervananto Ekadilla - Kamis, 22 Agustus 2019 | 15:13
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat ditemui di Pekayon, Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (19/2/2019).
Kompas.com

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat ditemui di Pekayon, Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (19/2/2019).

Suar.ID – Beberapa hari yang lalu, media sosial ramai membahas wacana pemekaran wilayah di sekitar Ibu Kota.

Selain wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang digagas oleh Wali Kota dan Bupati Bogor, Bima Arya dan Ade Yasin, pembentukan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Tenggara pun telah muncul.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang bias disapa Pepen, mengusulkan Kota Bekasi bergabung ke DKI Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara.

Baca Juga: Melahirkan di Rutan saat Persidangan Kasus Suap Miekarta Belum Kelar, Bagaimana Nasib Bayi Bupati Non Aktif Bekasi?

Suar.ID telah merangkum berbagai komentar terkait wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta tersebut:

1. Pepen enggan bergabung dengan Bogor Raya

Rahmat Effendi alias Pepen menawarkan dua opsi menanggapi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang rencananya akan mencakup Bekasi.

Pertama, Pepen menawarkan agar provinsi tersebut dinamakan "Pakuan Bagasasi".

Dia menolak nama Bogor Raya dijadikan untuk provinsi.

Alasannya, usia Bekasi diperkirakan lebih tua dari Bogor.

Seolah gengsi, Pepen tidak ingin nama Bekasi yang dulunya Bagasasi lenyap begitu saja karena mengingat Bogor usianya lebih muda daripada Bekasi.

"Jadi, Bekasi sebenarnya lebih tua dari Bogor. Kalau mau, ya (namanya) Provinsi Pakuan Bagasasi. Tinggal lihat sejarahnya saja, jadi (penamaannya) punya unsur historis," kata Pepen, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga: BERITA TERPOPULER: Mantan Presiden Indonesia yang Bikin Kangen dengan Caranya Mengatasi Akar Masalah Papua hingga Gadis Cantik yang Sindir Jokowi Ternyata Bukan Gadis Biasa

2. Jakarta dan Bekasi dinilai berkerabat

Opsi kedua adalah Bekasi bergabung ke Jakarta.

Pepen bahkan melontarkan ide nama jika Bekasi jadi masuk Wilayah Jakarta.

Nama yang dia usulkan adalah Jakarta Tenggara, tanpa menyebutkan dari mana gagasan tersebut muncul.

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Pepen.

Sejarawan Bekasi, Ali Anwar tak menampik hubungan dekat antara Jakarta dan Bekasi.

Selain pernah berada dalam satu Wilayah Keresidenan pada era kemerdekaan, Jakarta dan Bekasi sama-sama berangkat dari Kultur Betawi.

Ditambah lagi, sampai saat ini, kedua kota memiliki hubungan yang erat, seperti kemitraan pembuangan sampah, kepolisian yang sama-sama di Polda Metro Jaya, dan lain-lain.

Baca Juga: Pernah Bakar Tawanan Hidup-hidup dan Penggal Kepala Tawanan dalam Siaran Langsung, Inilah Kisah Pemimpin ISIS Paling Brutal!

3. Pepen yakin usulnya disetujui warga Bekasi

Pepen mengakui bahwa wacana ini belum jelas arahnya karena belum ada perbincangan sama sekali di jajarannya.

Meskipun begitu, ia meyakini jika warganya bakal setuju apabila Bekasi bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar Pepen.

Suasana Lalu Lintas Kota Bekasi
Kompas.com

Suasana Lalu Lintas Kota Bekasi

Baca Juga: Mengulik Besar Gaji Kopasus, Pasukan Elit Mematikan yang Konon Memiliki Serangkaian Latihan Keras hingga Disebut Mirip di 'Neraka'

4. Disarankan untuk referendum

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyarankan Pepen agar mengadakan referendum terkait isu bergabungnya Bekasi dalam Wilayah Administrasi DKI Jakarta.

"Saya menyarankan kepada Wali Kota untuk melalukan referendum atau jajak pendapat kepada masyarakat," ujar Ariyanto.

"Kalau Wali Kota yang mengajak referendum berarti sifatnya resmi. Artinya, melakukan semacam jajak pendapat kepada maysarakat, kemudian hasilnya diformulasikan jadi kebijakan politik," tambah dia.

Ariyanto pun meyakini bahwa unsur-unsur Pemerintah Kota Bekasi bakal setuju jika digabung ke DKI Jakarta.

Baca Juga: Kerusuhan di Papua Barat, Begini Cara Gus Dur Mengatasi Akar Masalah di Papua yang Bikin Kita Semua Kangen dengannya

5. Dinilai untungkan Bekasi secara perekonomian dan pendidikan

Sementara itu, Bekasi dinilai akan diuntungkan secara finansial apabila bergabung dengan Jakarta, ketimbang bersama Provinsi Jawa Barat.

"Provinsi Jawa Barat secara ekonomi kurang bagus. Itu sebabnya pemerintah (Kota Bekasi) lebih baik kembali ke Jakarta. Karena kalau kembali ke Jakarta, Jakarta itu kan punya APBD besar, bisa mencapai Rp 70 triliun, kalau Bekasi yang cuma Rp 5 triliun ditambah lagi Rp 5 triliun kan bisa jadi Rp10 triliun, selesai dah tuh urusan kesehatan, pendidikan, pembangunan segala macam, kalau gabung ke Jakarta," papar sejarawan Bekasi, Ali Anwar.

Warga Bekasi, Syahbandar (26) juga punya pendapat serupa.

Dia terpincut dengan aneka infrastruktur di Jakarta yang menurutnya jauh di atas Kota Bekasi.

"Infrastrukturnya masih minim, kentara banget, masuk Jakarta sudah beda. Harapannya, JPO (jembatan penyeberangan orang) bisa ikut cakep-cakep. Bekasi mah JPO-nya enggak ada yang bagus, enggak menyeluruh. Pemerataan pendidikan juga penting. Duitnya kan banyak DKI. Misalnya, di Jakarta ada KJP, itu juga lumayan buat nanti kalau sudah punya anak," jelas Syahbandar, Senin.

Baca Juga: Kisah Asmaranya tak Semulus Perjalanan Kariernya, Artis Seksi Ini Pilih Menjanda Selama 16 Tahun karena Alami Trauma KDRT

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Menanggapi Wacana Bekasi untuk Bergabung dengan Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Kompas.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Menanggapi Wacana Bekasi untuk Bergabung dengan Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

6. Pendapat Anies Baswedan terhadap wacana tersebut

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghargai adanya wacana Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Namun, Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

"Aspirasi itu kita menghargai, kita hormati, dan biar berproses di Pemerintah Pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

"Tata pemerintahan itu wewenangnya Pemerintah Pusat. Jadi, kita tunggu saja bagaimana arah dari Pemerintah Pusat. Kalau itu adalah keputusan Pemerintah Pusat, ya Jakarta menjalankan," kata Anies. (Ervananto Ekadilla/Suar.ID)

Editor : Moh. Habib Asyhad

Baca Lainnya

Latest