Bukan PHK, Net TV Beri Opsi Pengunduran Diri untuk Karyawannya: Ini Perbedaan Hak Pesangon Karyawan yang Mengundurkan Diri dan yang Di-PHK

Suar.ID -Dua hari ini muncul kabar yang benar-benar membuat jagat Twitter ramai.

Yaitu kabar yang menyebut bahwa Net TV yang berada di bawah naungan PT Net Mediatama Televisi hendak melakukan PHK terhadap karyawannya.

Benarkah begitu?

Komisaris Utama PT NEt Mediatama, Wishnutama, sendiri sudah mengeluarkan klarifikasi resmi.

Dia mengaku kaget dengan kabar yang beredar luas itu.

"Baru saja tadi ketemu dengan direksi untuk minta penjelasan perihal berita ini. Menurut informasi yang disampaikan kepada saya oleh BOD, tidak ada PHK seperti yang diberitakan," ujar Wishnutama yang juga salah satu pendiri NET TV.

Dihubungi terpisah COO PT Net Mediatama, Azuan Syahril, juga menegaskan tidak ada PHK.

Pihaknya hanya memberi opsi mengundurkan diri bagi para karyawannya.

"Kami enggak ada PHK massal, kami enggak ada. Yang ada ... kami memberikan penawaran kepada karyawan. Yang berniat untuk mengundurkan diri kami akan beri benefit untuk mereka," kata Azuan.

Nah, persoalan selanjutnya adalah soal pesangon. Apa beda pesangon untuk karyawan yang resign dan yang di-PHK?

Simak penjelasan berikut:

Salam hormat,

Saya Darmawan, seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Telah bekerja di tempat tersebut selama 5 tahun, dan jabatan saya sekarang sebagai asisten manajer bidang pemasaran.

Bulan depan saya akan dipindahtugaskan ke cabang perusahaan di Kalimantan untuk jangka waktu 3 tahun. Hal itu tentu memberatkan saya karena cabang perusahaan tersebut terletak di salah satu wilayah terpencil di Kalimantan. Terlebih lagi tahun depan saya berencana menikah.

Saya melihat tanda-tanda bahwa mutasi itu hanya topeng bagi perusahaan agar sayaresigndari perusahaan itu dan agar saya tidak dapat pesangon. Kemudian kesalahan saya dicari-cari hingga keluar surat peringatan yang membuat saya semakin tidak betah. Jadi wajar bila saya menjadi curiga atas rencana mutasi terhadap saya itu.

Yang ingin saya tanyakan, apakah perusahaan diperbolehkan untuk memindahtugaskan sesuka hatinya tanpa memperhatikan keinginan pekerjanya? Apabila saya memutuskan untukresign, apakah besaran pesangon yang saya terima sesuai dengan pekerja yang berstatus dipecat?

Demikian yang saya tanyakan, mohon tanggapan dari LBH Mawar Saron, terimakasih.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan saudara.

Atas pertanyaan saudara, kami akan mengkajinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK), serta peraturan terkait lainnya. Hal pertama yang perlu diketahui bersama adalah bahwa antara pengusaha dan pekerja memiliki suatuhubungan kerja, sebagaimana dijelaskan dalamPasal 1 angka 15 UUK, yang isinya:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Hubungan kerja tersebut terjadi ketika kedua belah pihak bersepakat membuatperjanjian kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUK.

Pasal 50 UUK:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Lebih lanjut, pengertian perjanjian kerja dituangkan dalamPasal 1 angka 14 UUK, yaitu:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruhdengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuatsyarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Selain itu, secara hukum suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersepakat membuatnya. Bahkan perjanjian dianggap sebagai suatu undang-undang (hukum) yang harus dipatuhi oleh para pihak dan apabila ada pihak yang menyimpang dari isi perjanjian, maka akan membawa konsekuensi secara hukum baginya. Hal itu sebagaimana diatur dalamPasal 1338 paragraf 1Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dengan demikian, apabila perjanjian kerja yang saudara buat dengan pengusaha telah memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalamPasal 1320 KUHPer, maka kedua belah pihak harus memenuhinya sebagaimana mestinya. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain:

“ 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Para pihak telah cakap secara hukum untuk membuat perjanjian

3. Isi perjanjian adalah suatu hal tertentu

4. Yang menjadi isi perjajian berasal dari suatu sebab yang halal”

Terkait kasus saudara, perlu dilihat terlebih dahulu apakah di dalam perjanjian kerja saudara dengan perusahaan terdapat ketentuan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung mengenai kewajiban saudara untuk dimutasi selama berlangsungnya perjanjian kerja.

Jika memang ada, maka sudah seharusnya saudara mematuhi dan melaksanakannya, karena di dalam suatu hubungan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja memiliki unsurperintahdari pengusaha kepada pekerja.

Perintah tersebut haruslah dipatuhi oleh pekerja sejauh telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Pasal 1337 KUHPer)

Apabila terdapat skenario dari perusahaan untuk memutasikan saudara agar saudara mengundurkan diri sehingga perusahaan terbebas dari kewajiban pembayaran uang pesangon, maka saudara harus membuktikannya terlebih dahulu, apakah hal tersebut memang skenario perusahaan atau memang kebutuhan dari perusahaan untuk melakukan mutasi terhadap saudara.

Apabila memang hanya skenario perusahaan dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka yang terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Atas PHK tersebut saudara memiliki hak yang diatur dalamPasal 156 ayat (1) UUKyaitu:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangondan atauuang penghargaan masa kerjadanuang penggantian hakyang seharusnya diterima.”

Mengenai kesalahan yang dicari-cari oleh pihak perusahan sehingga keluar surat peringatan yang mempengaruhi kisaran penerimanan besaran uang pesangon, apabila memang terbukti pekerja/buruh melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan PHK dengan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan. Hal ini berdasarkan ketentuanPasal 161 ayat (1) UUK:

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”

Lebih lanjutPasal 161 ayat (2) UUKmenjelaskan:

“Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.”

Dengan demikian, pengusaha tidak serta merta dapat langsung melakukan PHK terhadap pekerja, tetapi harus ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut dengan masing berlaku 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan.

Namun terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan seperti dalam Pasal 161 ayat (1) UUKtetap berhak memperoleh uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Apabila pada akhirnya saudara memutuskan untuk mengundurkan diri/resign, yang menjadi hak saudara diatur dalamPasal 162 ayat (1) dan (2), yaitu:

“(1) Memperoleh uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri ataskemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidakmewakili kepentingan pengusaha secara langsung,selain menerima uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisahyang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama.”

Demikian jawaban atas pertanyaan saudara. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LBH Mawar Saron

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata