Jokowi Panggil 2 Mantan Petinggi TNI untuk Hadapi Kemungkinan Terburuk Politik Indonesia Pasca-22 Mei

Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Melihat hal ini terjadi, kondisi politik di Indonesia semakin terlihat sedang dalam suasana yang panas.

Takut akan berdampak semakin luas, Presiden Jokowi pun akhirnya memutuskan segera mengambil tindakan untuk berjaga-jaga menghadapi efek dari situasi politik ini.

Kabarnya, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Ham Wiranto serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (14/5).

Ketika ditemui wartawan, Agum mengatakan bahwa pertemuan internal itu membucarakan masalah kondisi politik setelah pemilu.

Kompas.com

Agum Gumelar

"Membahas situasi, harapan-harapan, supaya setelah pemilu ini jadi berbeda dalam memilih itu menjadi sesuatu yang wajar," kata Agum.

Namun Agum tak mengatakan secara rinci hasil dari pertemuan internal tersebut.

Ia hanya sempat menyinggung tentang bagaimana kondisi politik Indonesia setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Mei 2019 nanti.

"Perbedaan memilih ini akan berakhir setelah pilpres selesai, kapan pilpres selesai?" katanya.

"Tanggal 22 Mei besok, ada pengumuman resmi dari KPU. Setelah 22 Mei besok diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu kembali untuk menghormati apa pun keputusan demokrasi. Itu saja," tambah Agum.