Jokowi Panggil 2 Mantan Petinggi TNI untuk Hadapi Kemungkinan Terburuk Politik Indonesia Pasca-22 Mei

Suar.ID - Pada 22 Mei nanti, KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2019.

Belum juga diumumkan, BPN disebut sudah menolak menandatangani hasil KPU.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN), Andre Rosiade mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak BPN telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Tribunnews.com

Prabowo dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso.

Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Melihat hal ini terjadi, kondisi politik di Indonesia semakin terlihat sedang dalam suasana yang panas.

Takut akan berdampak semakin luas, Presiden Jokowi pun akhirnya memutuskan segera mengambil tindakan untuk berjaga-jaga menghadapi efek dari situasi politik ini.

Kabarnya, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Ham Wiranto serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (14/5).

Ketika ditemui wartawan, Agum mengatakan bahwa pertemuan internal itu membucarakan masalah kondisi politik setelah pemilu.

Kompas.com

Agum Gumelar

"Membahas situasi, harapan-harapan, supaya setelah pemilu ini jadi berbeda dalam memilih itu menjadi sesuatu yang wajar," kata Agum.

Namun Agum tak mengatakan secara rinci hasil dari pertemuan internal tersebut.

Ia hanya sempat menyinggung tentang bagaimana kondisi politik Indonesia setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Mei 2019 nanti.

"Perbedaan memilih ini akan berakhir setelah pilpres selesai, kapan pilpres selesai?" katanya.

"Tanggal 22 Mei besok, ada pengumuman resmi dari KPU. Setelah 22 Mei besok diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu kembali untuk menghormati apa pun keputusan demokrasi. Itu saja," tambah Agum.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengaku sempat memberikan sejumlah masukan kepada Jokowi dalam menghadapi situasi saat ini.

"Ya jelas ada (masukan), tapi sarannya semua diarahkan supaya bagaimana kita melihat ke depan, jadi tidak usah lihat ke belakang, tapi bagaimana lihat ke depan, apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ke depan," pungkasnya.(Nicolaus/Grid Hot)

Artikel ini sudah tayang di Grid Hot dengan judul Siap Hadapi Kemungkinan Buruk Politik Indonesia Pasca 22 Mei, Jokowi Panggil Dua Mantan Petinggi TNI