Suar.ID -Sama Sekali tak Pernah Dibahas saat Rapat DPR, Legislator PKB Ungkap Vaksin Berbayar Kagetkan Rakyat Indonesia.
Keputusan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin melalui Permenkes No. 19 Tahun 2021 terkait vaksin gotong royong individu berbayar melalui PT Kimia Farma Tbk menuai kontroversi.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nur Nadlifah menilai kebijakan itu mencederai upaya keras pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dengan cara mempercepat vaksinasi.
“Kami apresiasi segala upaya ikhtiar pemerintah dalam pananganan pencegahan Covid-19,"
"Tapi, vaksin gotong royong individu yang dikomersilkan sungguh mengejutkan rakyat, termasuk saya, karena belum pernah ada pembahasan tersebut,” kata Nadlifah, saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPOM, Selasa (13/7/2021), melansir Tribunnews.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut, kebijakan vaksin berbayar tersebut sebaiknya dibatalkan.
Dia meminta, sebaiknya pemerintah fokus pada vaksinasi gotong royong bagi karyawan di perusahaan yang hingga kini juga belum optimal.
“Beberapa hari yang lalu kami zoom meeting dengan beberapa perusahaan dan mereka mengeluh susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah di-roadmap Kemenkes dengan beberapa pihak termasuk Komisi IX,” tutur Nadlifah.
Nadlifah menambahkan, dirinya bersama Komisi IX DPR RI sepakat, sekaligus mendukung upaya keras pemerintah mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan.
Aburizal telah disuntik vaksin nusantara langsung oleh dokter Terawan
“Untuk itu, kami mendorong agar vaksin gotong royong bagi perusahaan bisa disegerakan."
"Ini malah vaksinasi gotong royong yang lainnya yang muncul."
"Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga, pak,” tutur Nadlifah.
Untuk itu, Nadlifah meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes menyegerakan dan mempermudah akses serta pelaksanaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan.
“Di sisi lain juga, saya harap akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja perlu juga dikawal betul,"
"Karena yang terjadi di lapangan, hasil komunikasi dengan beberapa perusahaan, mereka kesulitan untuk mendapat akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja di perusahaan tersebut,” tukasnya.
Ilustrasi vaksin.
Terkait vaksin yang dijual bebas ke individu, staf khusus BUMN akhirnya buka suara.
Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, vaksinasi berbayar ini telah masuk ke dalam program vaksinasi gotong royong.
Sebelumnya vaksin gotong royong ini memang hanya boleh diselenggarakan oleh perusahaan untuk para karyawannya.
Menurut Arya, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar ini dengan tujuan mempercepat herd immunity.
Dengan begitu masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari masa pandemi Covid-19.
"Jadi sekarang vaksinasi gotong royong juga dipakai tidak hanya untuk perusahaan, tapi bagi masyarakat yang mau dapat vaksin secara bayar."
"Tujuannya vaksinasi semakin cepat dilaksanakan, Jadi (masyarakat) banyak pilihan," ujar Arya rekaman audio yang dikutip Kompas.com pada Minggu (11/7/2021).
"Jadi ini adalah bagian dari langkah-langkah supaya vaksinasi bisa dikerjakan secara cepat, herd immunity tercapai," imbuhnya juru bicara Erick Thohir tersebut.
Kendati demikian, Arya pun memastikan program vaksinasi gratis dari pemerintah tetap akan berlangsung.
"Tapi tetap yang namanya vaksin gratis pemerintah tetap berjalan, seperti di Jakarta dan semua lokasi vaksin gratis bisa diakses masyarakat," ungkap Arya.