Suar.ID -Isu reshuffle sedang ramai diperbincangkan.
Kabarnya, banyak yang menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang akan direshuffle.
Merespon hal tersebut, isu itu justru tidak banyak dibicarakan oleh Moeldoko sendiri.
Ia menyebutkan reshuffle adalah urusan Presiden Joko Widodo sendiri.
"Yang tahu hanya Presiden, sudah," kata Moeldoko, saat berkunjung ke Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat, Selasa (20/4/2021).
Sebelumnya, setelah DPR setuju pembentukan Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, isu perombakan kabinet mencuat.
Sementara isu Moeldoko akan dicopot adalah setelah disebutkan oleh politisi PKB Luqman Hakim jika Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap anggota Kabinet Indonesia Maju berinisial M.
“Presiden akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M,” kata Luqman dilansir dari Kompas.com, Jumat (16/4/2021).
Tapi, sosok inisial M itu sampai sekarang masih menjadi misteri.
Luqman hanya mengabarkan perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat.
Namun kapan pelaksanaan reshuffle sendiri tidak ada yang tahu.
“Sisanya biarkan Pak Jokowi yang membuka misterinya,” ucapnya.
Jika diurutkan, ada 4 menteri berinisial M yang menjabat di Kabinet Indonesia Maju.
Selain Moeldoko, ada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Oposisi yang kian lemah
Isu reshuffle juga mengangkat isu jika Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju.
Dengan begitu, ada kemungkinan jika PAN memilih mendukung Pemerintahan Jokowi, sehingga pihak oposisi semakin lemah.
Sampai saat ini sejak Pilpres 2019 lalu, ada 4 partai oposisi, yaitu PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra.
Namun Gerindra sudah masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu terjadi ketika Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Jokowi.
Dengan tiga pilar penyokong oposisi, kekuatan oposisi semakin jauh tertinggal dengan koalisi.
Pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin awalnya menjelaskan kondisi demokrasi di Indonesia jika PAN memutuskan bergabung.
Dia menyebut Indonesia akan mengalami kerugian.
"Tentu dalam konteks demokrasi, Indonesia mengalami kerugian, karena apa? Tidak ada check and balances, artinya setiap kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan diyeskan oleh parlemen.
Dan itu faktanya seperti itu," kata Ujang, Selasa (20/4/2021).
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini