Intisari-online.com -Jumat (5/3/2021) lalu, Kongres Luar Biasa (KLB) telah berlangsung di Sumatera Utara dan menghasilkan keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
KLB digelar eks kader Partai Demokrat yang telah dipecat oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Hasilnya, Moeldoko terpilih secara aklamasi dari hasil KLB Demokrat Deli Serdang.
Menentang hal tersebut, ratusan kader Partai Demokrat DKI Jakarta melakukan aksi cap jempol darah.
Ketum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso mengatakan tujuan utama aksi jempol darah ini sebagai wujud kecintaan dan dukungan mereka terhadap AHY.
Selain itu, Santoso menyebut aksi ini digelar sebagai bentuk tentangan terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang terjadi secara kasat mata.
Santoso memastikan KLB yang berlangsung di Deli Serdang sama sekali tak memenuhi syarat-syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.
Sehingga ia berani menyebut KLB tersebut bodong atau abal-abal dan melukai hati para kader Partai Demokrat, serta masyarakat.
Sempat menangis, Santoso menyebut ada oknum-oknum KLB Deli Serdang yang sedang melakukan intimidasi.
"Saya infokan kepada kader, oknum-oknum KLB Medan Deli Serdang itu sedang melakukan intimidasi dan mempengaruhi untuk bergabung kepada kelompok mereka," jelasnya.
Lebih lanjut, Santoso menjelaskan hal tersebut menimpa satu diantara koleganya.
"Salah satu Ketua DPD kolega saya. Ketua DPD Kepulauan Riau datang ke Kongres itu karena ada tekanan dari pihak mereka. Jika teman saya tidak hadir maka proses hukum yang dituduhkan yang bersangkutan akan diproses. Dan ini bagian dari kezaliman dilakukan mereka dan saya memang oknum-oknum di lingkar kekuasaan melakukan ini," ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia akan mengambil sikap tegas dengan memecat para kadernya yang ketahuan mendukung Moeldoko.
Solusi Politik Kisruh di Demokrat
Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing, mengatakan setelah KLB, tampaknya Demokrat berada di tengah ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan kekisruhan politik ke depan.
Bahkan perang pesan komunikasi politik yang saling "membuka" kelemahan masa lalu di antara mereka bisa jadi tak terelakkan.
Untuk itu, kata Emrus, daripada ke depan kemungkinan bersitegang yang bisa menyulut "api" semakin "memanas", bahkan bisa jadi "membara" antara dua kekuatan politik yaitu Moeldoko dan AHY, di Demokrat, sebaiknya SBY mengambil peran penengah membawa suara perdamaian politik dengan bertukar kepentingan melalui kompromi politik.
Emrus mengatakan, dua kekuatan ini ke depan, secara politik akan sama-sama melakukan konsolidasi ''ke dalam'' merebut dukungan dari kader dan pengurus Demokrat.
Menurut Emrus, AHY akan sangat mudah mendapat dukungan luar biasa dari kader dan pengurus jika satu tahun masa kepemimpinannya demokratis, mendapat simpati, merasa nyaman, merangkul dan dialogis.
"Sebaliknya, misalnya ada pemecatan sehingga kader dan pengurus lain tidak merasa nyaman, maka faksi AHY akan mengalami kesulitan bahkan akan "memeras keringat" dan sumberdaya lainnya untuk memperoleh dukungan," katanya.
Sebab, seluruh gaya kepemimpinan AHY selama ini sudah tertanam dalam peta kognisi dan rasa pada setiap kader dan jajaran pengurus Demokrat yang menentukan tingkat loyalitas. Dengan kata lain, tingkat loyalitas mereka sekaligus nilai raport AHY masa kepemimpinannya
Menurut Emrus, sementara Ketum terpilih versi KLB, Moeldoko akan lebih mudah melakukan konsolidasi karena sebagai pemimpin baru, kader dan pengurus memberi harapan perubahan kepadanya sebagai antitesis yang mereka alami di bawah kepemimpinan AHY.
"Bahkan dukungan politik dari eksternal, termasuk dari kelompok kepentingan, bisa saja mengalir lebih deras jika kepengurusan hasil KLB kelak memiliki legalitas," ujarnya.
Untuk itulah, sebelum jurang pemisah semakin menganga ke depan antara dua faksi besar tersebut (pimpinan Moeldoko versus AHY), SBY segera muncul membawa suara "perdamaian" politik atau islah, baik di internal Demokrat, utamanya faksi Moeldoko dan faksi AHY dengan prinsip kompromi politik yang mengakomodasi kepentingan para pihak dari berbagai faksi, maupun mengakomodasi kekuatan politik dari luar Demokrat.
Oleh karena itu, SBY perlu memetakan kekuatan politik, utamanya dari kompok penekan (pressure group) dari luar Demokrat. Atas dasar pemetaan tersebut, SBY perlu melakukan "safari" politik dengan membawa tawaran ide dan gagasan politik yang akomodatif untuk menuju terwujudnya saling pengertian politik di antara elit politik.
"SBY sebagai politikus yang sudah menjabat dua periode memimpin negeri ini, menurut hemat saya, ia mengetahui tokoh-tokoh sentral di republik ini yang akan ditemui untuk menemukan solusi," katanya.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini