Suar.ID -Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut-sebut punya anggaran Rp 317,59 triliun sejak menjabat,namuntak bisa atasi banjir di ibu kota, PSI gunakan hak interpelasi.
Hal ini disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Kamis (25/2/2021) siang.
Meski Pemprov DKI Jakarta punya anggaran dengan nominal fantastis, PSI heran kenapa masih gagal juga menanggulangi banjir ibu kota.
"Dengan besaran anggaran tersebut jelas, bahwa sebenarnya bapak gubernur memiliki kemampuan finansial yang luas untuk mewujudkan program pencegahan banjir," ucap Wakil Ketua Fraksi PSI, Justin Untayana, melansir Tribun Jakarta.
Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya bukan hanya untuk memberikan bantuan sosial kepada warga korban banjir.
Selama dipimpin Anies, Justin menyebut, program penanganan banjir Pemprov DKI seolah jalan di tempat.
Normalisasi warisan Jokowi-Ahok pun mendadak mandek di masa kepemimpinan Anies.
Program naturalisasi yang jadi andalan Anies semasa kampanye dulu pun tak jelas realisasinya.
Belum lagi program 1,8 juta sumur resapan yang masih jauh dari target.
"Sampai dengan saat ini, bapak Gubernur Anies sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun, tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," ujarnya.
Akibat ketidakseriusan Anies mengurus banjir, masyarakat kini yang harus merasakan getahnya.
Terbukti dengan adanya 113 RW yang terendam banjir pada Sabtu (25/2/2021) lalu.
Anies Baswedan
Ribuan warga Jakarta pun terpaksa mengungsi imbas banjir tersebut.
Bahkan, ada lima orang warga yang tewas akibat banjir.
"Pemprov DKI terkesan abai dalam mencegah banjir, akibatnya, rakyat yang menderita," tuturnya.
"Kami khawatir akan jadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya," tambahnya menjelaskan.
Ia menilai, Anies tak serius menangani banjir di ibu kota.
Sontak, Fraksi PSI menggulirkan interpelasi untuk meminta penjelasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah tersebut.
"Interpelasi ini akan kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung dia.
Untuk menggulirkan interpelasi, PSI masih membutuhkan dukungan dari fraksi lain di DPRD DKI.
Anies Baswedan amati banjir Jakarta.
Pasalnya, untuk menggulirkan hak interpelasi dibutuhkan dukungan setidaknya 15 anggota DPRD.
"Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini masih sangat tidak maksimal."
"Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD," tuturnya.
"Kami menagih penjelasan yang gamblang dari gubernur," tambahnya menjelaskan.