Suar.ID -Tiga unit kapal berbendera Vietnam tak tinggal diam dan melawansaat hendak ditangkap kapal Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan bahwa peristiwatersebut terjadi pada Senin (30/12/2019) lalu di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
"Memang para pencuri (ikan) luar biasa. Tapi alhamdulillah anggota kita selamat," kata Edhy melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com saat meninjau tiga kapal yang ditangkap di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (9/1/2020).
Berdasarkan kronologis yang diterima Edhy, proses penangkapan berlangsung dengan menegangkan akibat sengitnya perlawanan kapal pencuri ikan.
Baca Juga: Dikritik Tidak Punya Ketegasan Soal Natuna, Begini Respon Prabowo: Enggak Apa-apa!
Dampak dari peristiwa tersebut, kapal pengawas KKP mengalami kerusakan cukup parah.
Edhy mengapresiasi personel kapal Ditjen PSDKP yang dengan sabar menyikapi provokasi yang dilakukan tiga kapal Vietnam tersebut.
Terutama karena mereka tetap mampu bersikap tegas dalam menghadapi provokasi serta pelawanan dari kapal pencuri ikan Vietnam.
Ia pun mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.
Dalam penangkapan itu, Ditjen PSDKP KKP telah berkoordinasi dengan TNI AL yang juga mengerahkan KRI Tjiptadi-381 dan KRI Teuku Umar-385 serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang mengirimkan KN Tanjung Datu ke Laut Natuna Utara.
"Yang paling jelas, kami di lapangan bahu membahu dengan TNI AL, TNI AD, TNI AU, Pol Air dan Bakamla yang memberikan info sejak tanggal 27 Desember," lanjut Edhy.
Tiga kapal Vietnam yang ditangkap diketahui bernomor lambung KG 95118 TS (ukuran 125 GT), KG 94629 TS (ukuran 98 GT) dan KG 93255 TS (ukuran 98 GT).
Dari penangkapan tersebut, sebanyak 36 warga negara Vietnam sebagai awak kapal juga ditangkap dan diperiksa.
Penangkapan dilakukan Kapal Pengawas (KP) milik KKP, yang terdiri dari KP Orca 3, KP Hiu Macan 01, dan KP Hiu 011.
Presiden Jokowi Tinjau Langsung Natuna
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna tak terlepas dari penerobosan yang dilakukan kapal coast guard dan kapal nelayan China.
Menurut Pramono, lewat kunjungan ini Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa kedaulatan wilayah RI tak boleh diganggu oleh negara manapun.
"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar. Dan itu merupakan hal prinsip," kata Pramono saat ditemui oleh Kompas.com di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
"Dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," sambungnya.
Pramono pun mengingatkan, Presiden Jokowi juga pada 2016 lalu pernah berkunjung ke Natuna saat insiden penerobosan wilayah terjadi.
Jokowi bahkan saat itu melakukan rapat di atas kapal perang RI.
"Ini memberikan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan attention serius," kata dia.
Meski dalam kunjungan hari ini Jokowi tak lagi berada di atas kapal perang, namun Pramono menilai pesan yang diberikan dari kunjungan ini tetap jelas dan tegas.
"Apa yang ditunjukkan Presiden ini kan menjadi simbol bahwa negara betul-betul hadir dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara itu hadir," ujar Pramono.
"Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Presiden tentunya saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," sambung politisi PDI-P ini.
Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) pagi.
Sekitar pukul 07.35 WIB, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Di tempat tersebut, selain meninjau jajaran kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.
Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.(Kompas.com)