Ada yang Santai dan Ada juga yang Tegas, Inilah Tanggapan Para Menteri Mengenai Perairan Natuna yang Dimasuki oleh Kapal Cina, Mulai dari Mahfud MD hingga Prabowo Subianto

Suar.ID -Masuknya kapal nelayan dan kapal coast guard Cina ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, memanaskan hubungan di antara kedua negara.

Presiden Jokowi pun menunjukkan sikap tegasnya.

Jokowi menyebut tidak ada tawar menawar soal kedaulatan Indonesia.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020)melansir dari Kompas.com.

Baca Juga: China Semakin Semena-mena di Laut Natuna, Jokowi Tegaskan Ternyata Ini Tujuannya Pergi ke Wilayah yang Diklaim Punya Cadangan Gas Terbesar di Dunia Itu

Jokowi pun langsung terbang menuju perairan Natuna, Rabu (8/1/2020).

Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB.

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setibanya di Natuna, Jokowi dan rombongan diagendakan untuk menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Baca Juga: Bukan dengan Senjata Militer Tercanggih, Mahfud MD Tumbalkan Ini untuk Melawan Kapal Asing Pencuri Ikan di Laut Natuna

Di tempat tersebut, selain meninjau jajaran kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Agenda lain, Jokowi ialah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Selain Jokowi, adapula beberapa tanggapan para menteri Jokowi mulai dari Mahfud MD hingga Prabowo Subianto.

Baca Juga: Wilayah Perairan Natuna Diterobos China, Susi Pudjiastuti dan Menhan Prabowo Malah Beda Pendapat, Begini Komentar Moeldoko

Berikutpernyataan dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

1. Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dimasukinya wilayah perairan Natuna oleh kapal Cina karena nelayan Indonesia jarang mencari ikan di wilayah tersebut.

Mengutip dariKompas.com, hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberi arahan kepada 120 orang nelayan asal Pantura yang akan dikirim ke Natuna untuk melaut di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Sekarang (Natuna) dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud.

Mahfud MD menyebut perairan Natuna merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan merupakan perairan sah Indonesia.

"Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," kata dia.

Baca Juga: Meski Terlihat Arogan Seenaknya Masuk Perairan Natuna, Sosok ini Yakin China Sebenarnya Takut dengan Indonesia, Kenapa?

2. Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat tidak perlu membesar-besarkan masuknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Luhut mengakui, Indonesia kurang mampu dalam menghadapi hal tersebut.

Menurutnya, Indonesia kekurangan kapal untuk melakukan pengawasan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE ," ujar Luhut, Jumat (3/1/2020)melansir dari Kompas.com.

Masuknya kapal ikan asing ke Natuna diketahui membuat Presiden Jokowi memerintahkan penambahan pasukan serta unit kapal pengawasan.

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup, sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucapnya.

Tindakan tegas dan penangkapan kapal asing di Perairan Natuna oleh Indonesia membuat Luhut yakin investasi di Indonesia tak terpengaruh.

"Makanya saya bilang, untuk apa meributin yang enggak perlu diributin. Sebenarnya kita mesti lihat, kita perlu membenahi diri kita," tegasnya.

Baca Juga: Bikin Keder Lawan, Inilah Kapal Perang RI yang Pernah Bikin Kapal China dan Vietnam Lari Terbirit-birit, Jangan Macam-macam Masuk Laut Natuna!

3. Retno Marsudi

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan kapal-kapal Cina telah melanggar batas ZEE Indonesia.

Retno menyebut ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Retno pun meminta Cina mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno, Jumat (3/1/2019)mengutip dari Kompas.com.

Indonesia menurut Retno, tidak akan pernah mengakui 9 dash line atau klaim sepihak yang dilakukan Cina.

Retno mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

"Dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," ucapnya.

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Menteri Pertahanan Soal Klaim Natuna, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Berikan Kritik Tajam, Susi: Bedakan Persahabatan dan Pencurian

4 Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menanggapi santai masuknya kapal Cina di wilayah NKRI.

"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020),melansir dari Kompas.com.

Prabowo juga menyebut akan melakukan koordinasi dengan kementerian lain seperti Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun Cina adalah negara sahabat," ucapnya.

(Kompas.com)