Suar.ID - Indonesia saat ini sedang dalam konflik dengan China terkait pelanggaran batas teritorial negara di perairan Natuna.
Dikabarkan sebelumnya, Sitjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kembali berhasil mengamankan tiga kapal ikan asing (KIA) asal China di perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Kapal ilegal fishing itu antara lain, KP Orca 03, KP Hiu Macan 01, dan KP Hiu 11.
Saat ini, ketiga kapal tersebut sudah dibawa ke pangkalan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan lokasi terdekat dari Pulau Laut dari pada PSDKP pangkalan Batam, Kepri.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP pangkalan Batam Muhammad Syamsu Rokhman, melalui sambungan telepon mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan.
Bahkan, saat pertama kali nelayan Natuna melaporkan mulai maraknya KIA masuk ke perairan Natuna untuk melakukan pencurian ikan, kapal pengawasan perikanan langsung turun ke lokasi yang dimaksud.
Menanggapi kasus tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru dinilai tidak mengambil langkah serius dalam mengatasi konflik tersebut.
Menhan Prabowo membiarkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.
Prabowo Subianto juga memastikan hal tersebut tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Ungkapan tersebut ditentang oleh Ketua Divisi PA 212, Damai Hari Lubis yang menyebut Prabowo mengambil langkah yang berbeda dari Jokowi.
Di mana diketahui Jokowi tidak berkenan untuk berkompromi dengan negara yang melakukan pelanggaran batas.
Bahkan, karena perbedaan kebijakan soal Natuna, Damai secara lantang menganjurkan Jokowi untuk mencopot Prabowo sebagai Menhan.
"Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi," ujar Damai dikutip dari CNN Indonesia.
Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan yang baik terkait konflik di Natuna tersebut.
"Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Ucapan tersebut bertentangan dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang juga menentang keras pelanggaran yang dilakukan China di perairan Natuna.
Bahkan Retno memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim negara.
Retno menyebut kapal-kapal nelayan China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang telah diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.