Follow Us

Ternyata Presiden Jokowi Juga Bisa Kemakan Janji Manis, Dulu Pilih China Karena Negara Tirai Bambu Itu Janjikan Kereta Cepat Tanpa Pakai Dana APBN, Sekarang Begini Hasilnya

Moh. Habib Asyhad - Kamis, 28 Juli 2022 | 15:44
Soal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Jokowi ternyata termakan janji manis China yang menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa APBN. Sekarang molor.
KOMPAS.com/ADITYO WISNU

Soal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Jokowi ternyata termakan janji manis China yang menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa APBN. Sekarang molor.

PT KCIC sendiri sahamnya dimiliki oleh beberapa BUMN dan konsorsium perusahan China.

CDB berharap, kucuran duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI (Persero) yang sudah disetujui DPR bisa jadi penyelamat.

Padahal dulu China menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa APBN.

Pada 2015 lalu, Menteri BUMN ketika itu, Rini Soemarno bilang, Pemerintah Indonesia mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN.

Tak hanya itu, China memberikan jaminan pemerintah.

Soal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Jokowi ternyata termakan janji manis China yang menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa APBN. Sekarang molor.
Kontan.co.id

Soal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Jokowi ternyata termakan janji manis China yang menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa APBN. Sekarang molor.

Sementara itu, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut.

Menurut Jepang ketika itu, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b).

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal, kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas," kata Rini ketika itu, dilaporkan Kompas.com.

"Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN."

Sebab itulah Kementerian BUMN ketika itu melakukan pendalaman ke BUMN China.

Kemudian muncul kesepakatan untuk membuat joint venture agreement.

Editor : Suar

Baca Lainnya

Latest