Follow Us

Padahal Pejabat Publik, Dengan Entengnya Luhut Binsar Menolak Membuka Big Data Soal Penundaan Pemilu Ketika Ditantang Mahasiswa: Dengerin Kamu Anak Muda, Kamu Nggak Berhak Menuntut Saya

Moh. Habib Asyhad - Rabu, 13 April 2022 | 10:19
Luhut Binsar Pandjaitan  dengan tegas menolak membuka big data soal penundaan pemilu 2024.
(Instagram/luhut.pandjaitan)

Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menolak membuka big data soal penundaan pemilu 2024.

"Kita tahu, Pak, kita baca di media bahwa Bapak Luhut menyuruh para ketua partai untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu. Kita minta Bapak klarifikasi dan membuka big data. Apakah Bapak berani?" tanya Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo.

Soal protes itu, Luhut menepis anggapan soal dirinya yang menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia bilang, dirinya hanya menyampaikan aspirasi yang diterima dari akar rumput.

Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan mahasiswa membuka big data soal penundaan pemilu 2024
Kompas.com

Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan mahasiswa membuka big data soal penundaan pemilu 2024

"Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," ujar Luhut.

Tak berhenti di situ, mahasiswa yang tidak puas dengan jawaban Luhut meminta bukti soal big data 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu yang pernah disebut oleh Luhut.

"Ada buktinya enggak, Pak? Permasalahan kita di big data," kata mahasiswa.

"Dengerin. Saya punya hak juga untuk tidak menge-share sama kalian. Tidak ada masalah, kenapa harus ribut," jawab Luhut.

Mendengar jawaban Luhut, para mahasiswa tetap bersikeras meminta dia membuka big data itu.

Sebab, kata mahasiswa, Luhut merupakan pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan ucapannya soal big data tersebut.

"Kita sepakat berbeda pendapat, tapi Bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua," ujar mahasiswa.

"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh," jawab Luhut.

Editor : Suar

Baca Lainnya

Latest