Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Bahas Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi, Luhut Panjaitan: Kita tidak Tahu, Lihat Nanti

Ervananto Ekadilla - Selasa, 11 Agustus 2020 | 20:30
Luhut Pandjaitan beberkan rencana terbaru mengenai pembangunan ibu kota negara baru di tengah pandemi.
Kompas.com

Luhut Pandjaitan beberkan rencana terbaru mengenai pembangunan ibu kota negara baru di tengah pandemi.

Suar.ID -Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tertunda karena pandemi Covid-19, kemungkinan selama minimal enam bulan.

"Time table tentu saja sedikit tertunda karena pandemi Covid-19, mungkin selama enam bulan atau sekitarnya, kita tidak tahu, lihat nanti," ujar Luhut dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Jakarta Foreign Correspondents Club, melansir dari Tribunnews, Senin (10/08/2020).

Diskusi soal investasi asing untuk ibu kota baru 'sangat sedikit'

Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa diskusi soal investasi asing untuk wilayah ibu kota baru, yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, 'sangat sedikit' karena kelesuan ekonomi global.

"Mungkin dalam tiga, empat bulan terakhir, sangat sedikit [diskusi tentang investasi asing di ibu kota baru."

"Sekarang ini… [minat] investasi asing langsung (FDI) dan lembaga kekayaan negara [sovereign wealth fund] rapuh, diskusi mendetail dengan Abu Dhabi harus menunggu sampai Omnibus Law disahkan," kata Luhut saat menjawab pertanyaan dari BBC Indonesia dalam diskusi virtual (10/08).

"[Omnibus Law] semoga akan disahkan secepatnya, antara akhir bulan ini atau awal bulan depan, dari situ kita bisa melihat bagaimana diskusi dengan investor asing akan berlangsung."

Baca Juga: Inilah Detik-detik Ledakan Besar yang Terjadi di Pelabuhan Beirut Lebanon, Dampak Ledakan Hingga 10 Km Serta Puluhan Orang Tewas!

Pemerintah telah menyebut bahwa total dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru adalah sekitar Rp 486 triliun.

Dari angka itu, 54% direncanakan diperoleh dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), atau sekitar Rp 265,2 triliun.

Dana swasta juga diharapkan memenuhi sekitar 26% dari kebutuhan dana tersebut, sementara untuk dana dari APBN diperkirakan sebesar Rp 93,5 triliun, atau 19,2% dari total dana.

Source : BBC Indonesia Tribunnews

Editor : Suar

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Hot Topic

Tag Popular

x