:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2019/10/16/3553805812.jpg)
Suar.ID - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah masuk bulan ketujuh menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) di Pertamina.Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan alasan Erick Thohir tak menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Menurut Arya, Erick Thohir lebih menginginkan posisi direktur utama pada perusahaan minyak pelat merah itu diisi oleh orang yang lebih paham di dunia minyak dan gas.
Baca Juga: 20 Tahun Konsumi Ganja, Dwi Sasono Kecanduan Sejak SMA, Perlu Waktu Lama Rehabilitasi untuk Kembali NormalSementara itu alasan Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai integritas yang tinggi dalam melakukan pengawasan. “(Pertamina) ini harus kencang, jadi butuh pengawasan, kemampuan Pak Ahok,” kata Arya dikutip dari Kompas.com.
Belum lama ini, Ahok tak segan blak-blakan soal gajinya.Dalam siaran langsung Instagram @kickandyshow, Sabtu (27/6/2020) malam, Ahok blak-blakan mengakui gaji sebagai Komut Pertamina cukup besar dibandingkan saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.Dari jabatan sebagai Komut Pertamina, dirinya mendapatkan gaji hingga Rp 170 juta per bulan.
Baca Juga: Dikenal Berhati Malaikat, Ashanty Ungkap Ada Satu Orang yang Belum Bisa Ia Maafkan: Aku Jaga, Aku Sayang, Disakitin"Jadi komisaris kita kan nggak punya dana itu. Kalau gaji gedean komisaris lah jauh. Kalau di Pertamina kita bisa dapet Rp 170 juta gaji," ujar dia.Namun, Ahok juga mengaku bahwa lebih enak menjadi gubernur atau kepala daerah, jika ukurannya adalah pengaruh dan kewenangan.Sebab kata dia, keuntungan menjadi gubernur tak lain karena bisa menolong orang banyak.
"Jadi gubernur lebih enak karena bisa menolong orang banyak," kata Ahok dalam siaran langsung Instagram .Dijelaskan, kala itu dirinya memiliki dana operasional sebesar Rp 3 miliar yang bisa dibagikan kepada masyarakat miskin, langsung ke rekening mereka masing-masing.Bantuan diutamakan untuk menyelesaikan masalah ijazah yang ditahan sekolah karena adanya tunggakan pembayaran sekolah.Bahkan dana operasional gubernur itu bisa bertambah jadi Rp 4 miliar jika tak memiliki wakil gubernur."Saya punya dana operasional Rp 3 miliar langsung dibagi ke warga miskin ke rekening dia masing-masing. Kalau tanpa wakil gubernur bisa Rp 4 miliar," ungkapnya.Berbeda halnya ketika menjadi Komut Pertamina. Dana operasional semacam itu tidak dimiliki.
