Kabar Kurang Baik bagi Pegawai dan Buruh, Menakertrans Memperkenankan Perusahaan untuk Menunda dan Mencicil THR di Lebaran Tahun Ini!

Menaker juga meminta kepada gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Waduh, 20 Juta Orang Indonesia Masih Berencana Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Corona! Yang tidak Setuju, Sepakat agar Mereka Diberikan Sanksi

Buruh Tegas Menolak

Tribunnews

Presiden KSPI, Said Iqbal.

Terkait surat edaran Menakertrans yang mengizinkan perusahaan menunda pencairan THR untuk pegawai dan karyawan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan tegas menolak.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena covid 19, buruh yang dirumahkan karena covid-19, maupun buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Alasan penolakan Said mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Aduh, Menurut Survei, 11 Persen Warga Masih Ingin Mudik walau Wabah Corona Masih Merajalela, Kebanyakan dari Kota Ini

Beleid menyebut setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun, tanpa terlebih dahulu melalui perundingan.

Bagi yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya.

"Oleh karena itu, KSPI menolak keras surat edaran menaker tentang THR tersebut karena bertentangan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan," ujar Said.

Di sisi lain, Said menilai daya beli buruh harus tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.