Ia pun kembali menegaskan bahwa hal itu sama sekali tak ada kaitannya dengan kebijakan Kemendikbud.
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud," tegas Nadiem, seperti yang dilansir Tribunnews.com dari kanal Youtube TV One News, Jumat (21/2/2020).
"Itu adalah hal yang terjadi di pasar, kompetisi sengit antara dompet digital dimana semua bisa menerima apapun, mau itu Gopay, OVO, Link Aja, Dana, dan semua dompet digital akan bermain di semua merchant mau itu restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan, dan lain-lain," terangnya.
"Itu lah yang namanya digitalisasi sistem keuangan," sambung Nadiem.
Nadiem juga menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin menciptakan konflik kepentingan dengan memanfaatkan jabatannya.
"Tidak akan pernah Kemendikbud RI, terutama menterinya sendiri, melakukan apapun yang menciptakan conflict of interest," kata Nadiem.
Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse mengatakan, orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, semisal buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay.
Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.
Sejumlah pihak pu kemudian mengaitkan fitur ini dengan sosok Mendikbud RI.